[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa59e821-29be-4ae0-b2aa-89cba1968c43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-08-25","effective_date","2011-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua","place_of_enactment","Seba","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerja-tata-dan-organisasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa daJam rangka pelebaran sebagian urusan Otonorni Daerah, maka perlu membentuk Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 2 ayar (1) Peraturan Daerah Nomor 41. Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sabu Raijua. \n Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I Tahun 2010. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kecamatan; Bab 4. Kelurahan; Bab 5. Sususnan Organisasi; Bab 6. Jabatan Fungsional; Bab 8. Tata Kerja dan Hubungan Kerja; Bab 8. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 9 halaman; 2 halaman penjelasan; 1 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2010; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menata organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai bagian dari upaya pelebaran urusan otonomi daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten di wilayah kecamatan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Selain itu, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penetapan.

\n\n

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. Lurah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan dan Pertanahan, Seksi Trantib Umum dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SABU RAIJUA REGENCY
NUMBER 18 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF SUB-DISTRICTS AND URBAN VILLAGES
WITHIN THE SABU RAIJUA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SABU RAIJUA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to expand some of the affairs of Regional Autonomy,
it is necessary to establish Sub-districts and Urban Villages which
are part of the Regional Apparatus Organization;
that based on the considerations of Article 2 paragraph (1) of Regulation
Regional Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus,
the Organization and Work Procedures of Sub-districts and
Urban Villages need to be stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation
concerning the Organization and Work Procedures of Sub-districts and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa59e821-29be-4ae0-b2aa-89cba1968c43","actionData","errors"]