[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa45ec2c-6a3e-4a01-8ba5-5737a377ff97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Pengusahaan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Izin Pengusahaan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengusahaan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan\r\npengendalian kegiatan budidaya burung walet di luar\r\nhabitat alaminya perlu diatur perizinannya sebagai bagian\r\nperlindungan terhadap kepentingan umum baik segi\r\nkesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan serta\r\nuntuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan\r\nlingkungan; bahwa dalam rangka penataan ruang serta mengurangi\r\ndampak langsung pembudidayaan burung walet terhadap\r\nmasyarakat perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan\r\npengendaliannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang\r\nBurung Walet;\r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011. \n Peraturan\r\nDaerah tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang\r\nBurung Walet yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Lokasi Dan Tempat Budidaya Sarang Burung Walet; ketentuan Perizianan; Kewajiban Dan Larangan; Sanksi Administratif; Pengawasan Dan Pemeriksaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan ;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Banjarbaru. Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai acuan dalam pembinaan dan pemberian izin untuk mengatur, menata, membina, menertibkan, dan memantau kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet di luar habitat alaminya. Tujuannya meliputi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota, pencegahan dampak kesehatan dan lingkungan, menjaga kelestarian habitat dan populasi walet, meningkatkan produktivitas sarang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian hukum kepada pengelola, menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan, menjaga keselamatan kawasan operasional penerbangan, serta melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet.

Peraturan ini mengatur lokasi dan tempat budidaya sarang burung walet, yang harus memenuhi aspek sanitasi, kesehatan lingkungan, estetika, keseimbangan lingkungan, dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP). Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet wajib memiliki izin dari Walikota. Proses perizinan meliputi pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, pemeriksaan oleh tim teknis, dan keputusan Walikota. Izin berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

Pemegang izin memiliki kewajiban seperti melakukan kegiatan usaha secara nyata, memperindah estetika bangunan, membayar pajak, memasang papan nama usaha, menyampaikan laporan kegiatan usaha, melaksanakan tindakan pencegahan dampak lingkungan, serta menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Pengelola dilarang memperluas bangunan tanpa izin, memindahtangankan izin, melakukan pencemaran lingkungan, dan membunyikan kaset pemikat walet secara berlebihan.

","transitional_provisions","1. Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan izin sehingga permohonan izinnya ditolak maka kepadanya dapat dilakukan penertiban/pembongkaran bangunan.","sanctions","1. Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin jika pengelola melanggar kewajiban dan larangan.\n2. Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.\n3. Bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki izin atau izinnya telah dicabut dapat dikenai sanksi penertiban berupa pembongkaran bangunan setelah mendapat penetapan Walikota.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
LICENSING OF EXPLOITATION AND MANAGEMENT OF
SWIFTLET NEST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of supervision, guidance and control of swiftlet farming activities outside their natural habitat, it is necessary to regulate licensing as part of protecting the public interest in terms of health, safety, aesthetics and comfort, as well as to maintain the sustainability of natural resources and the environment;
that in order to organize space and reduce the direct impact of swiftlet farming on the community, it is necessary to carry out guidance, supervision and control;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Licensing of Exploitation and Management of Swiftlet Nest;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa45ec2c-6a3e-4a01-8ba5-5737a377ff97","actionData","errors"]