[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9f62a36-3776-4e2a-89a5-62661d305f10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2025","number","62","year","2025","published_date","2025-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekanbaru","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 62, BD.2025/No.65
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga\r\nnegara dan merupakan wahana strategis dalam\r\nmembentuk manusia Indonesia yang beriman,\r\nberakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berdaya\r\nsaing, sehingga penyediaan pendanaan pendidikan oleh\r\nPemerintah Daerah merupakan perwujudan tanggung\r\njawab moral dan konstitusional untuk menjamin\r\nterselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu, \r\nberkeadilan, dan berkelanjutan. Bahwa untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah \r\nDaerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Satuan\r\nPendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan\r\nSwasta perlu dikelola secara fleksibel, efektif, efesien,\r\nakuntabel dan transparan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang\r\nPengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan\r\nPendidikan pada Pemerintah Daerah menyatakan\r\nbahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan\r\npengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan\r\nPendidikan melalui Satuan Pendidikan Sekolah Dasar\r\ndan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah \n Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan\r\nTeknologi Nomor 31 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023\r\n \n Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Pengelola Penerima\r\n3. Alokasi Anggaran\r\n4. Penatausahaan\r\n5. Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOSDA\r\n6. Pembinaan dan Pengawasan\r\n7. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2025. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Pekanbaru. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membebaskan pungutan bagi peserta didik di satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan swasta yang telah menjalin kerja sama (MOU) dengan Dinas Pendidikan.

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Dana BOSDA terdiri atas Dana BOSDA Reguler dan Dana BOSDA Afirmasi yang dialokasikan kepada satuan pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK. Satuan pendidikan penerima wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk memiliki NPSN, melakukan pemutakhiran data, dan memiliki rekening sekolah. Bagi satuan pendidikan swasta, penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Proses pengelolaan mencakup perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab secara formil dan material atas penggunaan dana tersebut. Selain itu, sistem pengelolaan Dana BOSDA diwajibkan berbasis elektronik melalui aplikasi ARKAS dan MARKAS untuk memastikan integrasi data pendidikan yang akurat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan pelaporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penundaan penyaluran Dana BOSDA.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PEKANBARU
PROVINCE OF RIAU
REGULATION OF THE MAYOR OF PEKANBARU
NUMBER 62 OF 2025
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS
AT EDUCATIONAL UNITS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKANBARU,

Considering :

that education is a basic right of every citizen and is a strategic vehicle in forming Indonesian people who are faithful, have noble character, are intelligent, have character, and are competitive, so that the provision of educational funding by the Regional Government is a manifestation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9f62a36-3776-4e2a-89a5-62661d305f10","actionData","errors"]