[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e89b15-88ec-4618-8c56-5ae4ae2a49ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGAKERJAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2016/NO.2, TBD No.2, LL KAB.SAMBAS: 36 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperluhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1970, UU No.7 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1981, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.21 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2004, PP No.31 Tahun 2006, UU No.12 Tahun 2011, PP No.31 Tahun 2006, PP No.15 Tahun 2007, PP No.50 Tahun 2012, PP No.3 Tahun 2013, Perpres No.21 Tahun 2010, Permendagri No.50 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja; Perencanaan dan Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan; Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Perlindungan Tenaga Kerja; Pekerja Rumah Tangga; Pengawasan Ketenagakerjaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016. \n Peraturan Daerah ini 27 halaman dan 9 halaman lampiran; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas. Latar belakangnya adalah perlunya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja seiring dengan perkembangan dunia usaha di daerah, serta untuk memenuhi hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja. Tujuannya adalah melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara sistematis, mewujudkan tenaga kerja yang produktif, menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja, mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dan memberikan jaminan kepastian hukum.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak dan kewajiban tenaga kerja: Tenaga kerja berhak atas penghormatan martabat, perlindungan hukum, tidak diskriminasi, dan peningkatan keterampilan. Mereka berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban dan bekerja keras.
Perencanaan tenaga kerja: Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah yang memuat persediaan, kebutuhan, neraca tenaga kerja, serta arah kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan.
Pelatihan dan peningkatan produktivitas: Setiap tenaga kerja berkesempatan mengikuti pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja dapat berupa lembaga pemerintah atau swasta yang wajib memiliki izin. Perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja wajib melaksanakan pelatihan.
Penempatan tenaga kerja: SKPD melaksanakan pengumpulan informasi pasar kerja. Perusahaan dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja seperti LPTKS atau BKK.
Hubungan industrial dan jaminan sosial: Pengusaha dengan minimal 10 pekerja wajib membuat peraturan perusahaan. Perjanjian kerja bersama wajib didaftarkan. Perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Perlindungan tenaga kerja: Pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen K3.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenai sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMBAS
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMBAS,

Considering:

that development in the field of labor is necessary in order to provide protection to the labor by not neglecting the existence of business world development in the region;
that in order to fulfill the fundamental rights and protection for the labor in order to create conducive conditions for the business world, it is necessary to regulate the implementation of labor in Sambas Regency;
that in order to realize development in the field of labor in the context of implementing regional autonomy based on Law Number 23 of 2004 concerning Regional Government, the Sambas Regency Government is authorized to regulate and manage its own Governmental Affairs according to the Principle of Autonomy and Assistance Tasks and is granted the widest

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e89b15-88ec-4618-8c56-5ae4ae2a49ec","actionData","errors"]