[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e13a87-4062-474e-b656-731c239ddfc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-11-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"03341483-c4b0-4606-acbe-c9cd2234aa93","Statuta Kelembagaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Lembaga Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2009/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memerlukan pedoman mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa yang dapat diinisiasi oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah melalui musyawarah. Peraturan ini mengatur mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, tugas dan fungsi lembaga, jenis-jenis lembaga kemasyarakatan (seperti LPMD/LKMD, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Karang Taruna, dan Linmas), kepengurusan lembaga, hubungan kerja antara lembaga dengan pemerintah desa dan pihak lainnya, pembinaan oleh pemerintah kabupaten dan camat, serta pendanaan lembaga.

Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi spesifik dari masing-masing jenis Lembaga Kemasyarakatan, seperti LPMD yang bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Lembaga Adat yang bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat, serta Tim Penggerak PKK Desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, diatur pula mengenai Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Karang Taruna dengan tugas dan fungsi masing-masing.

","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LPMD, PKK, dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa baktinya.\n2. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204747/perda-kab-bandung-barat-no-2-tahun-2015","5f9d0bf4-e913-4495-a65c-1faa80ec5ff4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
CONCERNING
COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANDUNG,

Considering:	that in order to implement the mandate of Article 89 paragraph (1) and Article 90 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate guidelines for Community Institutions in the West Bandung Regency; that based on the considerations in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Community Institutions;
In Remembrance:	Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389); Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e13a87-4062-474e-b656-731c239ddfc3","actionData","errors"]