[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9c6b6dd-1e09-4e66-8f07-414acd9b7d87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016","number","23","year","2016","published_date","2016-11-25","effective_date","2016-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9d2fe43d-cb18-4a0d-a9a8-31a5dbd9538d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara","short_name","Perka LAN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - penyelenggaraan pelatihan penerapan kebijakan
2016
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 23, BN 2016 (2067): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara TENTANG Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu melakukan pengembangan dan penyempurnaan program pelatihan. Bahwa hasil pengembangan dan penyempurnaan\r\nterhadap program pendidikan dan pelatihan, dalam pelaksanaannya secara nasional memerlukan persiapan berbagai sumber daya pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 57 Tahun 2012; Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013; dan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015. \n Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 12) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator (TOF) diterbitkan dengan tujuan untuk penerapan kebijakan terpadu dalam penyelenggaraan program pelatihan yang dikembangkan oleh Instansi Pembina Diklat, serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tenaga pelatihan dalam mempersiapkan penyelenggaraan program pelatihan tersebut.

Sasaran dari pelatihan ini adalah terlaksananya penerapan kebijakan terpadu dan terwujudnya kesiapan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dalam menyelenggarakan program pelatihan yang telah disempurnakan.

Kompetensi yang dibangun meliputi pemahaman landasan pengembangan program pelatihan, pedoman penyelenggaraan pelatihan, pokok substansi mata pelatihan, penerapan inovasi metode pembelajaran, sistem evaluasi/penilaian, serta transfer pengetahuan dan keterampilan.

Pembinaan pelatihan dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat melalui penyusunan pedoman, standarisasi kurikulum, pengembangan bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan, pemberian izin, monitoring dan evaluasi, serta bantuan teknis. Penyelenggaraan pelatihan bersifat non-residensial dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat atau Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi jika anggaran terbatas.

Peserta pelatihan adalah tenaga pelatihan yang memenuhi persyaratan kompetensi terkait penyelenggaraan kebijakan pelatihan. Kurikulum mengacu pada pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, pelatihan kepemimpinan, teknis, atau fungsional di bawah pembinaan LAN. Bahan ajar disusun sesuai kurikulum dan kompetensi yang akan dibangun.

Metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pelatihan bagi orang dewasa (andragogi), berorientasi pada manfaat tugas. Pengajar terdiri dari penulis modul, pakar, praktisi, alumni pelatihan TOF, dan tenaga pelatihan lainnya. Fasilitas yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelatihan yang responsif gender. Pembiayaan dibebankan pada anggaran Instansi Pembina Diklat atau Instansi Penyelenggara. Peserta yang lulus diberikan Surat Keterangan Pelatihan dan kode registrasi alumni.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap peserta, pengajar, dan penyelenggaraan pelatihan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan secara nasional.

","transitional_provisions","1. Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitators dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun sejak kebijakan program pelatihan yang dikembangkan sudah diundangkan.\n2. Setiap pengajar alumni pelatihan ini diwajibkan mengikuti pelatihan Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina Diklat paling lambat pada tahun kedua.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
LAN. TRAINING OF FACILITATOR. Guidelines.
No.2067, 2016

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY
NUMBER 23 OF 2016
on
GENERAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF
POLICY IMPLEMENTATION TRAINING / TRAINING OF FACILITATOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY,

Considering / Whereas :

that in order to improve the quality of development and implementation of Civil Servant training, it is deemed necessary to develop and improve training programs;
that the results of the development and improvement of education and training programs, in their national implementation, require the preparation of various training resources at the Accredited Government Training Institute;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the State Administration Agency on General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9c6b6dd-1e09-4e66-8f07-414acd9b7d87","actionData","errors"]