[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9bdb036-1055-48d6-8b87-4d8ada032863","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur","place_of_enactment","Kupang","theme","Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-belajar-tugas
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 002
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan\r\nkompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan\r\npengembangan kompetensi secara selektif, efisien,\r\nakuntabel dan transparan dengan pemberian Tugas\r\nBelajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar;\r\nb. bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak\r\nsetiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka\r\nmengembangkan potensi \r\ndiri, mendapatkan \r\npendidikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu\r\npengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk\r\nmeningkatkan kualitas hidup, untuk itu Pemerintah\r\nDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen\r\nuntuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat\r\nmengembangkan diri melalui pendidikan untuk\r\nmendapatkan ilmu pengetahuan;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur\r\nNomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin\r\nBelajar Dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara\r\nTimur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8\r\nTahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan \r\nlkatan Belajar sudah tidak lagi sesuai dengan \r\nperkembangan masyarakat dan aturan yang lebih\r\ntinggi, untuk itu perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar,\r\nIzin Belajar Dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri \r\nSipil. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\nsebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang;\r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang\r\nProvinsi Nusa Tenggara Timur;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang\r\nStandar Nasional Pendidikan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021\r\ntentang Standar Nasional Pendidikan; \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah; \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun\r\n2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Sanksi Administratif; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2025. \n a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang\r\nTugas belajar, Ijin Belajar dan lkatan Belajar; dan\r\nb. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara\r\nTimur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, ljin Belajar dan Ikatan\r\nBelajar,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 21 halaman; 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 12 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0056).\n2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, ljin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 013).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi PNS secara selektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui pengembangan kompetensi. Tujuannya adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.\n\nKetentuan substansial mencakup perencanaan kebutuhan tugas belajar oleh setiap Perangkat Daerah, persyaratan administratif dan akademik untuk tugas belajar dan izin belajar, serta persyaratan bantuan belajar bagi peserta Pendidikan Kedinasan. Peraturan ini juga mengatur seleksi dan verifikasi calon peserta tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar. Selain itu, diatur pula mengenai kedudukan PNS penerima tugas belajar, hak dan kewajiban peserta tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar, serta pembatalan dan pemberhentian tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar.\n\nPeraturan ini juga mengatur pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar, serta pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","1. Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar.\n2. Ikatan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Belajar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap peserta Izin Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis; atau\nc. pencabutan Izin Belajar.\nSetiap peserta Tugas Belajar dan Bantuan Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 41, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, Ijin Belajar dan lkatan Belajar","link","",{"_97":102,"_99":100},"Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, ljin Belajar dan Ikatan Belajar","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA
NUMBER 2 OF 2025
on
STUDY ASSIGNMENT, STUDY PERMIT AND STUDY ASSISTANCE
FOR CIVIL SERVANTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the capacity and competence of Civil Servants, it is necessary to develop competence selectively, efficiently, accountably and transparently by providing Study Assignments, Study Permits, and Study Assistance;
that competence development is the right of every Civil Servant in order to develop their potential, obtain education, and utilize advances in science and technology which aims to improve the quality of life, for that reason the Regional Government of The Province of North Sumatera is committed to ensuring that every Civil Servant can develop themselves through education to obtain

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9bdb036-1055-48d6-8b87-4d8ada032863","actionData","errors"]