[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9b1711e-7280-429c-8a77-1cb55b76864c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022","number","25","year","2022","published_date","2022-12-26","effective_date","2022-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8d93edc9-b6a9-49ae-a45c-0a893339e1d5","Tata Kelola Proses Bisnis","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Proses Bisnis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

proses-bisnis
2022
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 25, BN 2022 (1348) : 11 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Proses Bisnis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 92\r\nTahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan proses bisnis, tahapan penyusunan proses bisnis, metode level, peta proses bisnis, penerapan peta proses bisnis, evaluasi terhadap Proses Bisnis \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Proses Bisnis didefinisikan sebagai diagram tata hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja di KLHK.

Ketentuan Substansial:

Setiap unit organisasi di KLHK wajib menyusun Proses Bisnis sebagai acuan tata hubungan kerja. Proses Bisnis harus definitif, berurutan, berorientasi pada pelanggan, bernilai tambah, terkait, melibatkan fungsi silang, sederhana representatif, dan disepakati secara subyektif.

Penyusunan Proses Bisnis dilakukan bertahap, meliputi identifikasi ruang lingkup, identifikasi fungsi, pembuatan pedoman, sosialisasi, verifikasi, sinkronisasi, penyusunan, dan distribusi. Proses Bisnis disusun menggunakan metode level (level 0 hingga level 4). Setiap unit eselon I harus membuat SOP-AP berdasarkan Proses Bisnis level 4 paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Peta Proses Bisnis level 1 sampai level 4 disusun oleh setiap unit eselon I sesuai kewenangannya dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penerapan peta Proses Bisnis dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan evaluasi Proses Bisnis minimal 1 kali setahun. Usulan perubahan Proses Bisnis dapat diajukan berdasarkan hasil evaluasi atau perubahan strategis, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 25 OF 2022

CONCERNING

BUSINESS PROCESS OF THE MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the implementation of good, effective, efficient and accountable governance, and to implement the provisions of Article 52 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 92 of 2020 concerning the Ministry of Environment and Forestry, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning the Business Process of the Ministry of Environment and Forestry;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9b1711e-7280-429c-8a77-1cb55b76864c","actionData","errors"]