[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9a05fef-7164-4da3-aa6e-947e7e13aa55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Besar","place_of_enactment","Janto","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2010
Qanun NO. 11, BD.2010/No.11
Qanun TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu pengaturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibidang pengendalian menara telekomunikasi, mengenai ketentuan pembangunan menara dan ketentuan perizinannya bertujuan agar kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah daerah dapat membentuk Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. \n UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 38Tahun 2007; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 3 Tahun 2008. \n Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran, Ketetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran,Sanksi Administratif, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakangnya adalah pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi dan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi yang merata, dengan mempertimbangkan estetika lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengawasi pembangunan menara telekomunikasi.

Qanun ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
Golongan Retribusi: Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
Wilayah Pemungutan: Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 1 tahun. Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
Ketetapan Retribusi: Berdasarkan formulir pendaftaran, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun.
Pemeriksaan Retribusi: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH BESAR
QANUN OF ACEH BESAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

REGENT OF ACEH BESAR

Considering:

that in the context of space utilization in the construction of
Telecommunication Towers in Aceh Besar Regency and fulfilling
the needs of the community in the field of telecommunications, it is necessary
to control and supervise the construction of towers so that
an even distribution of telecommunication networks is available throughout
the region while still considering environmental aesthetics;
that to implement the Provisions of Article 110 letter n of the Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Regional Fees states that the Telecommunication Tower Control Fee is categorized as a type of general service fee;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9a05fef-7164-4da3-aa6e-947e7e13aa55","actionData","errors"]