[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f99f6454-781d-40ab-927e-f67b257f1cd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 54
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi dan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan; bahwa dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan mengubah dalam pemungutan Retribusi Daerah diantaranya terkait urusan Kepelabuhan; ahwa semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan dalam upaya pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan atau olah raga, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan tern pat rekreasi dan atau fasilitas/ sarana olah raga agar kunjungan ke tempat rekreasi dan tempat olahraga meningkat; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Pembentukan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Pemerintahan \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nRetribusi Jasa Usaha \n materi pokok sebagai berikut:\r\nPerubahan Kedua: Mengatur perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang retribusi jasa usaha. Ini mencakup revisi ketentuan yang telah ada sebelumnya terkait dengan retribusi.\r\nPenyesuaian Tarif Retribusi: Mengatur perubahan tarif atau biaya retribusi untuk berbagai jenis jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penyesuaian ini mungkin meliputi perubahan tarif retribusi untuk pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.\r\nJenis Jasa Usaha: Menjelaskan jenis-jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi, termasuk perubahan atau penambahan jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan baru.\r\nProsedur Pembayaran: Menguraikan prosedur pembayaran retribusi, termasuk kewajiban, cara pembayaran, dan batas waktu yang ditetapkan untuk pembayaran retribusi jasa usaha.\r\nKewajiban dan Hak Pengusaha: Menetapkan kewajiban bagi pengusaha atau penyedia jasa yang dikenakan retribusi, serta hak-hak yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha.\r\nPengawasan dan Penegakan Hukum: Mengatur ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait retribusi jasa usaha, termasuk sanksi bagi pelanggaran ketentuan retribusi.\r\nDasar Hukum dan Pertimbangan: Menyebutkan dasar hukum yang mendasari perubahan ini dan pertimbangan yang menjadi alasan perubahan pada peraturan sebelumnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 30).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan retribusi jasa usaha di Kota Tarakan dengan perkembangan ekonomi, potensi daerah, dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan ini diperlukan karena adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam pemungutan retribusi daerah, terutama terkait urusan kepelabuhanan, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada definisi beberapa istilah terkait retribusi, seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Selain itu, peraturan ini juga mengubah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemakaian tempat olahraga dan tempat rekreasi dan pariwisata atau pariwisata alam.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TARAKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase local revenue sourced from fees and the existence of regional potential that has not been designated as fees, as well as considering price indices and economic developments in the community, several provisions in Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Retribution for Business Services as amended by Regional Regulation Number 7 of 2017 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Retribution for Business Services need to be adjusted;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f99f6454-781d-40ab-927e-f67b257f1cd9","actionData","errors"]