[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f98d3f69-5c09-4c10-afca-abd1239abeb9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-04-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang","place_of_enactment","Menggala","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PERIZINAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi dan masuk dalam golongan Retribusi perizinan tertentu perlu di sesuaikan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Perizinan tertentu. \n 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n\r\n2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 02);\r\n\r\n3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n\r\n4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n\r\n5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n\r\n6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n\r\n7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n\r\n8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n\r\n9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n\r\n10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n\r\n11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141);\r\n\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);\r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);\r\n\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);\r\n\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n\r\n19. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;\r\n \n Dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini Menetapkan Tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Wilayah Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Peninjauan Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administrasi, Kedaluarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2012. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor ) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2002 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor )\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Tulang Bawang. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan payung hukum dalam pemungutan retribusi perizinan tertentu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek.\n2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.\n3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: Mengatur tentang nama retribusi, objek retribusi (pemberian izin untuk mendirikan bangunan), subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.\n4. Retribusi Izin Gangguan: Mengatur tentang nama retribusi, objek retribusi (pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan), subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.\n5. Retribusi Izin Trayek: Mengatur tentang nama retribusi, objek retribusi (pemberian izin trayek), subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.\n\nPeraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, peninjauan tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, pemanfaatan hasil retribusi, tata cara pembayaran, keberatan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, sanksi administrasi, kedaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan, dan insentif pemungutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidama kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Tulang Bawang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290283/perda-kab-tulang-bawang-no-1-tahun-2024","ae831c72-5035-4e26-8c8f-8fa8c126e5c6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG
REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG REGENCY
NUMBER 06 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the regional regulations of Tulang Bawang Regency governing Retribution and included in the category of Certain Permit Retribution need to be adjusted;
that based on the considerations in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Tulang Bawang Regency concerning Certain Permit Retribution.

In view of :

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Law Number 2 of 1997

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f98d3f69-5c09-4c10-afca-abd1239abeb9","actionData","errors"]