[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f97f12ad-3405-44e6-99dc-15f33af2436a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-10-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tentang
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Undang\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah \r\nsatu jenis Pajak Kabupaten I Kota\r\nb. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, perlu diatur clan \r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);\r\n3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);\r\n4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4389);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK\r\nBAB III\r\nDASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN\r\nBAB IV\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB V\r\nMASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG\r\nBAB VI\r\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH\r\nBAB VII\r\nPENETAPAN PAJAK\r\nBAB VIII\r\nTATA CARA PEMBAYARAN PAJAK\r\nBAB IX\r\nTATA CARA PENAGIHAN PAJAK\r\nBAB X\r\nKEBERATAN DAN BANDING\r\nBAB XI\r\nPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN\r\nDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK\r\nBAB XIII\r\nKADALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB XIV\r\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\r\nBAB XV\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN KHUSUS\r\nBAB XVII\r\nPENYIDIKAN\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016. \n 27 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Buton Tengah. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah salah satu jenis pajak kabupaten/kota.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Semua penyelenggaraan reklame, termasuk reklame papan, kain, stiker, selebaran, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Tidak termasuk reklame melalui internet, televisi, radio, label produk, nama pengenal usaha, dan reklame pemerintah.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan reklame.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai sewa reklame, yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak atau dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame.
Tarif Pajak: 25% untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah dan 20% untuk wilayah di luar Ibu Kota.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat pemasangan reklame.
Masa Pajak: Jangka waktu penyelenggaraan reklame yang dihitung setiap bulan kalender.
SPTPD: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Penetapan Pajak: Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.
STPD: Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis/hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
Pembayaran Pajak: Dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan atau bank yang ditunjuk.
Penagihan Pajak: Pajak yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah dan banding ke Pengadilan Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Kepala Daerah dapat membetulkan, membatalkan, atau mengurangi ketetapan pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib Pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif.
Ketentuan Khusus: Pejabat dilarang memberitahukan informasi Wajib Pajak kepada pihak lain.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303143/perda-kab-buton-tengah-no-1-tahun-2024","2dcc6c49-0963-4033-8ca2-4d4f020f0958","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
REGIONAL REGULATION
OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER: 3 OF 2016
ABOUT
ADVERTISEMENT TAX

REGENT OF CENTRAL BUTON
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ABOUT
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

Considering:	that based on Article 2 paragraph (2) letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Advertisement Tax is one type of Regency/City Tax that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate by Regional Regulation.
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2104); Law Number 17 of 1997 concerning the Tax Dispute Settlement Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 40, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f97f12ad-3405-44e6-99dc-15f33af2436a","actionData","errors"]