[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f97e4117-dee7-43d1-98fe-8b77c562b1fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD Kab Bojonegoro Tahun 2011 No 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Terminal perlu diganti \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 tahun 2004, UU No 22 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1983, PP No 43 Tahun 1993, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 34 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kab. Bojonegoro No 1 Tahun 1998, Perda Kab. Bojonegoro No 2 Tahun 2008, Perda Kab. Bojonegoro No 7 Tahun 2008 \n retribusi terminal yang memuat nama, objek dan subjek retribusi, golongan,, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa dan saat retribusi terutang, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa, penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di Terminal Rajekwesi Bojonegoro \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal.\n2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di Terminal Rajekwesi Bojonegoro.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi terminal di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi terminal.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi terminal dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, jangka waktu, luas dan peruntukan pemakaian fasilitas terminal.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif retribusi ditetapkan untuk tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang, tempat parkir, dan pemakaian kios/stand.\n- **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bojonegoro.\n- **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. Saat retribusi terutang terjadi sejak SKRD diterbitkan atau sejak dokumen lain yang dipersamakan disampaikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.\n\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOJONEGORO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 17 OF 2011
CONCERNING
TERMINAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOJONEGORO,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing Terminal Retribution needs to be replaced;
that based on the considerations as in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Terminal Retribution.

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency/City Regions within the Province of East Java (announced on August 8, 1950).
Law Number 8 of 1981, concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209);
Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government. (State Gazette of 1999 Number 125, Supplement to the State Gazette Number 443)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f97e4117-dee7-43d1-98fe-8b77c562b1fc","actionData","errors"]