Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2013

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pulang Pisau. Latar belakangnya adalah pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

1. Objek Pajak: Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan.
3. Tarif Pajak:
   • 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00
   • 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00
4. Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, atau setiap tahun untuk objek pajak tertentu. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp.10.000.000,00.
5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPPT atau SKPD. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda administrasi.
6. Keberatan dan Banding: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD kepada Bupati. Jika tidak puas dengan keputusan Bupati, wajib pajak dapat mengajukan banding ke badan peradilan pajak.

(-)

1. Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahunan Objek Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Dinas Teknis, didenda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. 2. Barang siapa mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau didenda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.