[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9798db4-8015-402b-a2c4-af8c7ef6f9f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-05-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan-administrasi-penyelenggaraan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar daerah; bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n Dasar hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Manggarai No. 18 Tahun 1998; Perda Kab. Manggarai No. 4 Tahun 2008 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Hak dan Kewajiban; III. Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; IV. Pendaftaran Penduduk; V. Pencatatan Sipil; VI. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; VII. Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; VIII. Data Dokumen Kependudukan; IX. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; X. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; XI. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; XII. Sanksi Administrasi; XIII. Pelaporan; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2011. \n 44 halaman; 9 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mudah diakses, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan:**\n * Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, membentuk dinas dan UPTD, mengatur teknis penyelenggaraan, melakukan pembinaan dan sosialisasi, melaksanakan pelayanan, menugaskan desa/kelurahan, mengelola data kependudukan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan.\n * Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, menjamin kerahasiaan data, melakukan verifikasi dan validasi data, melaksanakan dan mengembangkan SIAK, melakukan pengkajian, mengolah dan menyajikan data statistik, mengelola dokumen, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.\n * UPTD Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan.\n * Pejabat Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data, melakukan pembuktian atas peristiwa penting, melakukan pencatatan pada register akta, menandatangani dan menerbitkan kutipan akta, membuat catatan pinggir, dan melakukan pembetulan atas akta.\n2. **Pendaftaran Penduduk:**\n * Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup.\n * Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK).\n * Penduduk yang telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).\n * Perubahan alamat, pindah datang dalam daerah, dan pindah datang dari dan ke luar daerah harus didaftarkan.\n3. **Pencatatan Sipil:**\n * Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan wajib dicatatkan.\n4. **Data dan Dokumen Kependudukan:**\n * Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan data agregat.\n * Dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.\n5. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK):**\n * Dinas wajib mengelola informasi administrasi kependudukan menggunakan SIAK.\n * Dinas wajib melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data penduduk setiap tahun.\n6. **Perlindungan Data Pribadi Penduduk:**\n * Dinas dan petugas registrasi wajib menjaga dan melindungi data pribadi penduduk.","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Dinas.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n a. Pemerintah daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;\n b. KTP seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\n c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.\n4. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenai denda administratif.\n2. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dikenai denda administratif.\n3. Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.\n4. Pejabat Dinas yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi berupa denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANGGARAI,

\n\n \n \n \n

Considering :

that the implementation of Population Administration and Civil Registration is a mandatory affair for local governments in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and other important events experienced by residents within and outside the region;
that as a further elaboration of the implementation of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to have a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9798db4-8015-402b-a2c4-af8c7ef6f9f9","actionData","errors"]