[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9785c1e-e41f-4727-b39e-4afcb4ca68ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mesuji","place_of_enactment","Wiralaga Mulya","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,\r\nefisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab\r\nmemperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat\r\nuntuk masyarakat \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003,UU No.1 Tahun 2004,UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, PermenKeu No.238/PMK.05/2011, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.90 Tahun 2019 \n Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. \n Halaman 106 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n1. Pengelola Keuangan Daerah:\r\n * Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.\r\n * Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.\r\n * Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).\r\n * Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA).\r\n * Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).\r\n * Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).\r\n * Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD).\r\n * Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.\r\n * Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).\r\n2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):\r\n * APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.\r\n * APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.\r\n * Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\r\n3. Pendapatan Daerah:\r\n * Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.\r\n * Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.\r\n * Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n4. Belanja Daerah:\r\n * Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.\r\n * Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.\r\n5. Pembiayaan Daerah:\r\n * Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.\r\n * Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan lain-lain.\r\n * Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan lain-lain.","transitional_provisions","sanctions","Bupati yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Bupati yang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah, atau kegiatan ekspor/impor dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DRAFT REGIONAL REGULATION OF MESUJI REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
on
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MESUJI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Regulation
Government Number 12 of 2019 on Regional
Financial Management;
that in order to manage Regional Finance
in an orderly manner, in compliance with statutory regulations,
efficient, economical, effective, transparent, responsible
taking into account the principles of justice, appropriateness and benefits
for the community;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
Regional Regulations on the Main Principles of Management
Regional finance.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9785c1e-e41f-4727-b39e-4afcb4ca68ac","actionData","errors"]