[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f96f3c5c-75f0-45a8-b8d3-eaa91954e660","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan daerah yang bertumpu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memenuhi kaidahkaidah pengelolaan keuangan daerah yang diterima umum; peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan pengalolaan keuangan daerah saat ini. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Bupati/Wakil Bupati dan Bekas Bupati/Bekas Wakil Bupati Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum \r\n17. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\n 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 9) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan daerah yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang diterima umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (PPKD) dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.\n2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.\n3. **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\n4. **Pelaksanaan APBD:** Semua transaksi keuangan daerah dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.\n5. **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini mencakup pengelolaan uang daerah, barang daerah, dan piutang daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, unit-unit usaha, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, serta pemerintah dan lembaga luar negeri. Selain itu, diatur pula pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan perhitungan anggaran mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kab. Luwu Timur No. 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG РОКОК-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333368/perda-kab-luwu-timur-no-12-tahun-2014","265f631b-6c05-461a-a5b4-90fa619e7f36","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF EAST LUWU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF EAST LUWU REGENCY
NUMBER: 05 YEAR 2009
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT OF EAST LUWU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LUWU,

Considering:

that in order to improve the professionalism of the implementation of regional finance, it is deemed necessary to provide basic guidelines for regional financial governance based on the general principles of regional finance management that adhere to statutory regulations, are economical, efficient, effective, transparent and accountable, and meet the generally accepted principles of regional finance management;
that Regional Regulation of East Luwu Regency Number 9 of 2007 (Regional Gazette of East Luwu Regency of 2007 Number 9) concerning the Principles of Regional Finance Management of East Luwu Regency is deemed not in accordance with the current development of regional finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f96f3c5c-75f0-45a8-b8d3-eaa91954e660","actionData","errors"]