[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f969f0fa-90a9-488f-b007-ec41dfeb3ec5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","2025-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBIJAKAN - IMPOR GARAM - PERIKANAN
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 19, BN 2025 (452): 99 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor garam dan komoditas perikanan, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan. \n Dasar hukum dalam Permendag ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2009; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 168 Tahun 2024; Permendag No. 6 Tahun 2025; dan Permendag No. 16 Tahun 2025. \n Materi pokok dalam Permendag ini adalah mengenai kebijakan dan pengaturan impor garam dan komuditas perikanan. Garam dan Komoditas Perikanan yang diatur impornya terdiri atas: a. Garam; b. mutiara; c. calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara; dan d. hasil perikanan. Terhadap Impor atas Garam dan Komoditas Perikanan untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permen ini juga mengatur sanksi administratif bila terjadi ketidaksesuaian dokumen atau pelanggaran prosedur terhadap beberapa mekanisme impor khusus sesuai jenis komoditas dan alur distribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025. \n Lampiran file: 99 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 15, lampiran hlm 16 sd 99) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor garam dan komoditas perikanan karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Garam dan Komoditas Perikanan yang diatur impornya: Garam, mutiara, calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, dan hasil perikanan.
Persyaratan Impor: Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor (PI) sebelum barang masuk ke Daerah Pabean. Terhadap impor garam dan komoditas perikanan tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
Tempat Pemasukan Barang Impor: Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor berupa pelabuhan tujuan.
Pemasukan dan Pengeluaran dari KPBPB, KEK, dan TPB: Diatur mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor terhadap pemasukan dan pengeluaran garam dan komoditas perikanan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).
Pengecualian: Kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dapat dikecualikan dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, dan Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
Kewajiban Importir: Importir wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi.
Pengawasan: Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

","transitional_provisions","1. PI yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir dan dapat diubah/diperpanjang sesuai Peraturan Menteri ini.\n2. PI Mutiara API-P dan API-U yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik.\n3. Surat Keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n4. Permohonan PI yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n5. Permohonan PI dan perubahan PI Mutiara API-P dan API-U yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditolak secara elektronik.\n6. Permohonan Surat Keterangan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n7. Dokumen lain (laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, dll.) yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n8. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n9. Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Garam dan Komoditas Perikanan tertentu tetap dapat dilakukan sesuai Peraturan Menteri ini terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.\n10. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai Impor selesai.\n11. LS yang masih berlaku sampai Impor selesai dapat diubah/dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.\n12. Barang Impor yang tiba di pelabuhan tujuan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.\n13. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dikenai sanksi administratif.\n2. Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dikenai sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_111":112,"_113":114,"_36":115},"text","Permendag No. 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332975/permendag-no-38-tahun-2025","510f1c4d-1d96-4f10-b469-4b0362e2734b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2025
CONCERNING
POLICY AND REGULATION OF IMPORT
OF SALT AND FISHERY COMMODITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to strengthen the effectiveness of controlling the import of salt and fishery commodities, it is necessary to re-regulate the policy and regulation of import of salt and fishery commodities;
that the policy and regulation of import of salt and fishery commodities as stipulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2023 concerning Policy and Regulation of Import as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Trade Number 8 of 2024 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2023 concerning Policy and Regulation of Import, are no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f969f0fa-90a9-488f-b007-ec41dfeb3ec5","actionData","errors"]