[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f968f013-a8a6-4906-ae78-29deee0eea94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk mewujudkan tujudan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H undang-undang dasar negara indonesia tahun 1945; bahwa guna mengembalikan kelayakan mutu air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik; berdasarkan ketentuan lampiran I huruf C undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 14 Tahun 1964; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 1 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 17 Tahun 2019; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 82 Tahun 2001; PP NO 122 Tahun 2015; PP NO 122 Tahun 2015; PP NO 22 Tahun 2021; PP NO 17 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekeijaan\r\nUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017; PERDA NO 1 Tahun 2010; PERDA NO 11 Tahun 2012; PERDA NO 29 Tahun 2014; PERDA NO 13 Tahun 2019; \n Peraturan Perda ini menetapkan mengenai Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023. \n Lampiran File: 29 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 12)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Nomor 492)\n3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023 ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (SPALD Regional) di Provinsi Lampung. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik, serta mengembalikan kelayakan mutu air yang tercemar limbah domestik. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD regional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penyelenggaraan SPALD Regional: Dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan air limbah domestik bertanggung jawab dalam pengembangan, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD. Badan Usaha dapat menyelenggarakan SPALD untuk memenuhi kebutuhan sendiri di kawasan perusahaan setelah mendapat izin Gubernur. Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berhak mendapat perlindungan dari pemerintah Provinsi Lampung.\n2. Perencanaan SPALD Regional: Meliputi penyusunan rencana induk SPALD lintas kabupaten/kota, studi kelayakan SPALD, dan perencanaan teknik terinci SPALD.\n3. Jenis dan Komponen SPALD: Terdiri dari SPALD Terpusat dan SPALD Setempat. Pemilihan jenis SPALD mempertimbangkan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan.\n4. Pengendalian Pencemaran Air: Diprioritaskan pada sumber daya air seperti Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Aliran Sungai. Pelaksana pengendalian pencemaran air adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.\n5. Penetapan Baku Mutu Air Limbah Domestik: Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat berdasarkan kajian ilmiah.\n6. Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan pelayanan pengelolaan limbah domestik. Setiap usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah dan memiliki standar operasional prosedur serta sistem tanggap darurat.\n7. Pemanfaatan: Hasil pengolahan air limbah domestik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti penggelontor kakus, campuran pupuk, dan sumber energi terbarukan.\n8. Wewenang dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun rencana induk SPALD, melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD Regional, serta melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.\n9. Pendanaan: Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah.\n10. Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara SPALD dan penanggungjawab usaha/kegiatan.\n","transitional_provisions","1. Terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara izin usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG
NUMBER 7 OF 2023
ON
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF REGIONAL DOMESTIC WASTEWATER SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering :

that in order to realize the state's goal of improving the welfare of the people, the state is obliged to protect and empower the community, including by organizing the development and management of domestic wastewater systems as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the State of Indonesia;
that in order to restore the feasibility of water quality that has been contaminated by domestic waste pollution;
that based on the provisions of attachment I letter C of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Provincial Regional Government has the authority in the Management and Development of regional domestic wastewater systems;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f968f013-a8a6-4906-ae78-29deee0eea94","actionData","errors"]