[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f962b95b-2e72-4004-8911-279a97fe64ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 9 Tahun 1990","number","9","year","1990","published_date","1991-07-25","effective_date","1992-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b0c00d96-1b8f-4c53-ba43-721bf4090ea3","Hukum Yayasan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN KUASA MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN
1990
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan\r\nb. Yayasan dimaksud huruf a didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah \n 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974\r\n2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959\r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 \r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990\r\n6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990\r\n7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1982 \n Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 1 tahun 1990, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya Bahwa tujuan pemberian tunjangan Purna\r\nBhakti adalah merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenisserta sistem pemberian tunjangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1992. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1985.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 1990 memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (YARNATI). Latar belakang pembentukan yayasan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyeragamkan sistem pemberian tunjangan purna bhakti, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendirian YARNATI: Yayasan ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Modal Yayasan: Modal awal yayasan berasal dari sumbangan Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD, dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pendapatan Yayasan: Pendapatan YARNATI diperoleh dari iuran wajib anggota (10% dari uang representasi), sumbangan/bantuan dari badan Pemerintah atau pihak ketiga, dan pendapatan lain yang sah.
Pemberian Kuasa: Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER 9 OF 1990
ON
AUTHORIZATION TO THE MINISTER OF HOME AFFAIRS TO ESTABLISH AND MANAGE THE PURNA BHAKTI FOUNDATION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
REGIONAL GAZETTE OF MAKASSAR CITY NUMBER 2 OF 1992 SERIES D NUMBER 2

REGIONAL GAZETTE OF UJUNG PANDANG MUNICIPALITY LEVEL II REGION
NUMBER: 2 OF 1992 SERIES D NUMBER: 2

GOVERNMENT OF UJUNG PANDANG MUNICIPALITY LEVEL II REGION
REGIONAL REGULATION OF UJUNG PANDANG MUNICIPALITY LEVEL II REGION
NUMBER: 9 OF 1990
ON
AUTHORIZATION TO THE MINISTER OF HOME AFFAIRS TO ESTABLISH AND MANAGE THE PURNA BHAKTI FOUNDATION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR/HEAD OF UJUNG PANDANG LEVEL II REGION,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 1990 on the Provisions for Post-Service Benefits for Members of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f962b95b-2e72-4004-8911-279a97fe64ae","actionData","errors"]