[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f96207a9-a568-4eaa-a7e1-5a449f94b9fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-08-26","effective_date","2024-08-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengangkatan - pemberhentian perangkat desa
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/No.11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa Perangkat Desa sebagai bagian dari \r\npenyelenggaraan pemerintahan di Desa berperan dalam \r\nmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat \r\nsetempat dalam rangka mewujudkan cita-cita dan \r\ntujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan \r\npemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan \r\npelayanan kepada masyarakat, maka perlu \r\nmeningkatkan peran Perangkat Desa dalam \r\nmelaksanakan tugas dan fungsinya; bahwa mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan \r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun \r\n2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian \r\nPerangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 \r\nTahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, \r\nPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nNomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 \r\ntentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan \r\nPemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah dan \r\ndisesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan \r\nKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 \r\ntentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan \r\nPemberhentian Perangkat Desa;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 10, perubahan pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan pasal 26, perubahan Pasal 30. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 diubah. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan tujuan meningkatkan peran Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi persyaratan calon Perangkat Desa, larangan bagi Perangkat Desa, serta mekanisme pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa. Persyaratan calon Perangkat Desa mencakup usia, pendidikan, dan persyaratan administratif lainnya. Larangan bagi Perangkat Desa meliputi tindakan yang merugikan kepentingan umum, penyalahgunaan wewenang, dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Mekanisme pemberian sanksi diatur secara bertahap, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian, dengan memperhatikan proses konsultasi dengan Camat.

Perubahan ini juga mengatur mengenai mutasi Perangkat Desa, yang dapat dilakukan untuk mengisi jabatan kosong, pembinaan kinerja, dan manajemen pemerintahan desa, dengan memperhatikan persyaratan usia dan masa kerja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Apabila setelah teguran ketiga Perangkat Desa yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diberikan.\n3. Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_106":107,"_108":109},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 11 OF 2024
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016
ON PROCEDURES FOR CANDIDACY, APPOINTMENT,
AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

Menimbang :

that the Village Apparatus as part of the administration of government in the Village plays a role in regulating and managing the interests of the local community in order to realize the ideals and national goals based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to ensure the smooth administration of village government, the implementation of development, and services to the community, it is necessary to improve the role of the Village Apparatus in carrying out its duties and functions;
that based on the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f96207a9-a568-4eaa-a7e1-5a449f94b9fb","actionData","errors"]