[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f960a855-4c84-4e96-9dd5-baf72df90682","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. \n Perubahan mengenai diubahnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 6, dihapusnya Pasal 29 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf m, dan ayat (3) huruf g dan huruf q, diubahnya Pasal 57 ayat (1), Pasal 67, disisipkannya 2 pasal baru di antara Pasal 67 dan Pasal 68, Pasal 74 ayat (1) dan dihapusnya Pasal 74 ayat (2), Pasal 83, disisipkan 4 pasal baru di antara Pasal 83 dan Pasal 84, Pasal 85 ayat (2) huruf b dan huruf h, dan disisipkan 1 pasal baru di antara Pasal 85 dan Pasal 86, dan Pasal 87. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang perubahan ini adalah adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, penyesuaian terhadap pandemi COVID-19, dan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemilihan dan pemberhentian kepala desa.

Perubahan meliputi:

Tata cara pemilihan Kepala Desa, termasuk pelaksanaan secara serentak atau bergelombang, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dalam kondisi bencana nonalam.
Pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan sub kepanitiaan di tingkat kecamatan, dengan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur terkait lainnya.
Persyaratan calon Kepala Desa, dengan menghapus beberapa persyaratan yang dianggap tidak relevan.
Jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan Kepala Desa.
Penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam dengan penerapan protokol kesehatan.
Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil jika Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, serta pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
Prosedur pemberhentian Kepala Desa, termasuk pemberhentian sementara.
Pembiayaan pemilihan Kepala Desa, yang dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Murung Raya No. 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24620/perda-kab-murung-raya-no-11-tahun-2015","520d8f24-4a3d-413b-8847-0d9d0cbe2d53","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MURUNG RAYA
THE PROVINCE OF KALIMANTAN TENGAH

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2015
ON PROCEDURES FOR ELECTION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that with the dynamics of changes in laws and regulations and to accommodate the implementation of the village head election stages to maintain health protocols during the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, it is necessary to adjust Regional Regulation of Murung Raya Regency Number 11 of 2015 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Heads;
that according to the provisions of Article 49 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as amended several times, most recently by the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f960a855-4c84-4e96-9dd5-baf72df90682","actionData","errors"]