[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f95e9058-bba1-4324-82c7-8d5c62f705e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBAR DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 177
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan\r\njaminan persamaan kedudukan dihadapan hukum\r\ndan pemerintahan sehingga negara melalui\r\npemerintahnya wajib memenuhinya sebagai\r\nkonsekuensi Negara hukum;\r\nb. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan\r\nPemenuhan rasa keadilan tanpa harus dibatasi oleh\r\nketerbatasan ekonomi serta kewajiban negara untuk\r\nmemenuhi aspek tersebut;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang\r\nBantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; \n 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun\r\n1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di\r\nSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Tambahan Lembar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang\r\nPengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2018);\r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang\r\nAdvokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4288);\r\n5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang\r\nKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan;\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234;\r\n7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan\r\nHuk:um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5248);\r\n8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi\r\nKabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 103);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang\r\nSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan\r\nPenyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5421);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Produk Hukum Daerah. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III RUANG LINGKUP\r\nBAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM\r\nBABV HAK DAN KEWAJIBAN\r\nBAB VI SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM\r\nBAB VII PENDANAAN\r\nBAB VIII TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN\r\nBAB IX TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENGGUNAAN ANGGARAN\r\nBAB X LARANGAN\r\nBAB XI SANKSI\r\nBAB XII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kabupaten Konawe bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, memastikan bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata, memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi warga negara, dan meringankan beban masyarakat miskin dalam proses hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang bertugas menyusun kebijakan, standar bantuan hukum, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan.
Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memenuhi syarat perundang-undangan, berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Dorongan pembentukan LBH dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk perluasan bantuan hukum non litigasi.
Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, termasuk hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan kewajiban menyampaikan informasi yang benar.
Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, termasuk hak mendapatkan bantuan pendanaan dan kewajiban merahasiakan informasi penerima bantuan hukum.
Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, termasuk pengajuan tertulis dengan identitas pemohon dan uraian masalah, serta lampiran surat keterangan miskin.
Persyaratan bagi Pemberi Bantuan Hukum, termasuk badan hukum terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, termasuk pendampingan di pengadilan dan penyuluhan hukum.
Pendanaan bantuan hukum dari APBD, dengan pengajuan permohonan fasilitasi oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Tata cara penyaluran anggaran melalui mekanisme hibah.
Tata cara pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran oleh Pemberi Bantuan Hukum.

","transitional_provisions","1. Pemberian Bantuan hukum yang sedang diproses sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang kewajiban pemberi bantuan hukum, dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi adminstrasi berupa teguran tertulis, dan pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.\n3. Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan pasal 29, dikenakan sanksi pidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Konawe No. 9 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344743/perda-kab-konawe-no-9-tahun-2025","669f72b8-05ed-4538-ab50-29df2f88a6ba","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
on
LEGAL AID FOR THE PEOPLE OF KONAWE REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that every citizen's right to obtain a guarantee of equality before the law and government, so that the state through its government is obliged to fulfill it as a consequence of the rule of law;
That every citizen has the right to obtain fulfillment of a sense of justice without being limited by economic limitations and the state's obligation to fulfill this aspect;
that in order to implement the provisions of Article 19 of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to form a Regional Regulation on Legal Aid for Poor People;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f95e9058-bba1-4324-82c7-8d5c62f705e3","actionData","errors"]