[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f95a1bb1-379a-49aa-bb40-a35af8ba8810","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Administrasi Pertanahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Administrasi Pertanahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANAHAN - ADMINISTRASI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Administrasi Pertanahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa keberadaan tanah mempunyai peran yang strategis dalam mengawali perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bahwa adanya keterbatasan data pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta dalam upaya pembaharuan data pertanahan sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan pembangunan, diperlukan pendataan pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan, bahwa penyelenggaran pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. \n Materi pokok : Pendataan pertanahan, Sistem informasi pertanahan, Wewenang, hak dan kewajiban, Perlindungan data masyarakat serta Pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020. \n Jumlah halaman : 13 HLM; Penjelasan : 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah peran strategis tanah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta keterbatasan data pertanahan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan database pertanahan dan Sistem Informasi Pertanahan yang tertib, yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendataan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui identifikasi dan inventarisasi.
Pelaporan oleh masyarakat terkait hak atas tanah, peralihan hak, dan alih fungsi tanah.
Kerja sama/kemitraan dengan instansi, lembaga, dan/atau pejabat lainnya.
Penyajian data dan informasi pertanahan, termasuk subjek, objek, lokasi, status tanah, luasan, batas-batas, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, tanah kosong, tanah terlantar, informasi redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa.
Perancangan Sistem Informasi Pertanahan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, yang memuat berbagai sistem informasi terkait pertanahan.
Wewenang, hak, dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan pertanahan, serta hak dan kewajiban masyarakat terkait pelaporan dan informasi pertanahan.
Perlindungan data masyarakat dalam Sistem Informasi Pertanahan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pertanahan Daerah.

Peraturan ini menekankan asas keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, serta perlindungan dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan pertanahan oleh setiap orang/badan yang memiliki hak atas tanah atau yang melakukan peralihan hak dan/atau alih fungsi tanah dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pemaksaan penegakan hukum lainnya, dan penilaian kinerja Lurah bagi Kalurahan/Kelurahan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

COPY

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
LAND ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Considering:

that the existence of land has a strategic role in initiating development planning, implementing development and formulating policies for the greatest prosperity of the community;
that due to the limited land data owned by the Regional Government and in an effort to update land data as one of the materials for determining development policies, it is necessary to collect land data in an integrated, orderly and systematic manner through the regulation of land administration;
that the implementation of land affairs is part of the concurrent governmental affairs as mandated in the provisions of Article 12 paragraph (2) letter d of Law Number 23 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f95a1bb1-379a-49aa-bb40-a35af8ba8810","actionData","errors"]