[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f93ca0a4-9070-4e5e-8a54-30b82faef76c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ponorogo","place_of_enactment","Ponorogo","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumdes
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 43 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2021, Perpres No 87 Tahun 2014, PermendesPDTT No 4 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermendesPDTT No 3 Tahun 2021, PermendesPDTT No 15 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa serta memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Ponorogo. Latar belakangnya adalah untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan desa. Tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, memperoleh keuntungan bagi desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, dan menciptakan peluang usaha.

Ketentuan substansial meliputi:

Pendirian BUM Desa oleh satu desa melalui Musyawarah Desa dan BUM Desa Bersama oleh dua desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa.
BUM Desa memperoleh status badan hukum setelah diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh kementerian bidang hukum dan hak asasi manusia.
Organisasi BUM Desa terdiri dari Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
Modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha.
BUM Desa dapat memiliki unit usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, industri pengolahan, jaringan distribusi, layanan jasa keuangan, pelayanan umum, perantara barang/jasa, dan kegiatan usaha lainnya.
BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala semesteran dan tahunan.
Pembagian hasil usaha BUM Desa diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa.
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap BUM Desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

","transitional_provisions","1. BUM Desa/BUM Desa Bersama atau dengan sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Periodesasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PONOROGO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PONOROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ON
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PONOROGO,

Considering :

that in order to foster and develop the village economy and improve the welfare of the village community based on the values of kinship, mutual cooperation and independence, the village can optimize the management of its potential and resources according to the needs and potential of the village;
that in order to increase Village income and the welfare of the village community and to accommodate various economic business activities in the Village, the Village/several Villages can establish Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises;
that as stipulated in Article 90 of Law Number 6 of 2014 on Villages, the Regional Government needs to encourage the development of Village-Owned Enterprises;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f93ca0a4-9070-4e5e-8a54-30b82faef76c","actionData","errors"]