[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f931c437-6c92-4120-b7ba-5b1d7bfd43ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004","number","53","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Publik
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 53, LD.2004/NO.64
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan organisasi publik yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemerintahannya yang aspiratif dan demokratis; bahwa lembaga Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ada dipandang kurang optimal dalam mengartikulasi partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik sehingga perlu dibangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik yang meliputi Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Hak dan Kewajiban, Informasi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Komisi Partisipasi, Penolakan Partisipasi dan Mekanisme Keberatan, Pengawasan, Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2004. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Ketentuan substansial mencakup:

Proses Kebijakan Publik: Meliputi perencanaan, penyusunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
Ruang Lingkup Kebijakan Publik: Meliputi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, rapat instansi pemerintah, kegiatan di DPRD (rapat yang membahas kepentingan publik), dan kegiatan di lembaga non-pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas umum.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat berhak memperoleh informasi, menolak atau menerima kebijakan, menyampaikan informasi, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Lembaga publik berhak menolak usulan yang tidak sesuai dengan visi dan misi lembaga. Masyarakat wajib mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga publik berkewajiban mengumumkan rencana kebijakan kepada masyarakat dan memelihara transparansi.
Informasi Kebijakan Publik: Proses dan hasil kebijakan diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Lembaga publik wajib membuka akses informasi kecuali informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual, merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, melanggar kerahasiaan pribadi, atau menyangkut rahasia negara dan jabatan.
Partisipasi Masyarakat: Dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat dalam berbagai bentuk.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa: Partisipasi dapat dilakukan secara langsung. Organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dapat membentuk tim pemberdayaan penyedia barang dan jasa.
Komisi Partisipasi: Dapat dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, melakukan konsultasi, dan mediasi.
Penolakan Partisipasi dan Mekanisme Keberatan: Lembaga publik wajib menyampaikan alasan penolakan partisipasi. Warga berhak mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
Pengawasan: Meliputi pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah, pengawasan legislatif oleh DPRD, dan pengawasan publik.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Apabila Lembaga Publik tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali terhadap hasil Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Jangka waktu peninjauan kembali Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER: 64 YEAR: 2004 SERIES: E NUMBER: 27

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 53 OF 2004
CONCERNING
COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PROCESS OF
PUBLIC POLICY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering:

that the Kebumen Regency Government is a public organization authorized to regulate the interests of the community according to its own initiative based on the aspirations of the community to realize an aspirational and democratic system of government;
that the Public institutions within the Kebumen Regency Government are considered less than optimal in articulating community participation in the Public Policy process, so it is necessary to build a partnership between the Government and the community to jointly take responsibility for the success of the implementation of government and development;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f931c437-6c92-4120-b7ba-5b1d7bfd43ce","actionData","errors"]