[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f920b6b9-2adc-4e03-9b76-3578ab21fa32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-05-25","effective_date","2015-06-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun\r\n2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta\r\ndalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap\r\nkepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah\r\nNomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 perlu\r\ndiubah dan ditinjau kembali;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun\r\n2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan. \n : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor\r\n1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3019);\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi\r\ndan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4843);\r\n5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang\r\nPenghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4919);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5475);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah berapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);\r\n9. Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan. \n Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1\r\nTahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nPerubahan meliputi definisi istilah-istilah seperti Pemerintahan Daerah, Dinas, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan lainnya. Kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan juga diperjelas, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada Desa, penyajian data kependudukan, dan koordinasi pengawasan.\n\nKewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperbarui, mencakup pendaftaran peristiwa kependudukan, pencatatan peristiwa penting, pelayanan yang sama dan profesional, penyiapan dokumen administrasi kependudukan yang dibiayai APBN, pencetakan dan distribusi dokumen, dokumentasi hasil pendaftaran, jaminan kerahasiaan data, serta verifikasi dan validasi data.\n\nPersyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. KTP-el mencantumkan gambar Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, dan NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Masa berlaku KTP-el bagi WNI adalah seumur hidup, sedangkan bagi WNA disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Segala bentuk, isi, maupun format segala blangko dokumen kependudukan, surat keterangan, maupun surat permohonan dokumen, dinyatakan masih tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:\n a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"KTP-el\".\n b. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).\n2. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).\n3. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).\n4. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).\n5. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106},"text","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULUKUMBA
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2010
ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUKUMBA,

\n\n \n \n

Considering :

that based on Law Number 24 of 2013 on Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration and in order to fulfill the basic rights of the community to the ownership of population documents in accordance with the provisions of laws and regulations, Regional Regulation Number 10 of 2010 on the Implementation of Population Administration as amended by Regional Regulation Number 1 of 2013 needs to be amended and reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Second Amendment to Regional Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f920b6b9-2adc-4e03-9b76-3578ab21fa32","actionData","errors"]