[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f912ca9a-8b56-4e41-8cda-6559c2d0c411","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pokok pokok-pengelolaan-keuangan-daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: \r\na. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dalam pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 25/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 12/2011; PP 109/2000; PP 24/2004; PP 23/2005; PP 55/2005; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 65/2005; PP 79/2005; PP 6/2006; PP 8/2006; PP 3/2007; PP 38/2007; PP 39/2007; PP 41/2007; PP 16/2010; PP 71/2010; PP 30/2011; PP 54/2010; Permendagri 13/2006; Permenkeu 45/PMK.02/2006; Permendagri 6/2007; Permendagri 17/2007; Permendagri 21/2007; dan Permendagri 32/2011. \n Materi Pokok: Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. asas umum pengelolaan keuangan daerah;\r\nb. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;\r\nc. asas umum dan struktur APBD;\r\nd. penyusunan rancangan APBD;\r\ne. penetapan APBD;\r\nf. pelaksanaan APBD;\r\ng. perubahan APBD;\r\nh. pengelolaan kas;\r\ni. penatausahaan keuangan daerah;\r\nj. akuntansi keuangan daerah;\r\nk. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;\r\nl. laporan Keuangan dan Kinerja\r\nm. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD\r\nn. pengelolaan kas umum daerah;\r\no. pengelolaan piutang daerah;\r\np. pengelolaan investasi daerah;\r\nq. pengelolaan barang milik daerah;\r\nr. pengelolaan dana cadangan;\r\ns. pengelolaan utang daerah;\r\nt. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;\r\nu. penyelesaian kerugian daerah;\r\nv. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;\r\nw. kedudukan keuangan bupati/wakil bupati; dan\r\nx. pengelolaan keuangan BLUD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Juklak dan juknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 149 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan ini mencakup asas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan kepala SKPD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah diprioritaskan untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. APBD dapat mengalami surplus atau defisit, dan pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. Perubahan APBD dapat dilakukan jika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA atau keadaan darurat. Pengelolaan keuangan BLUD juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BENGKULU UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
ABOUT
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BENGKULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in paragraph (1) in Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 330 of Permendagri Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, it is stated that the provisions regarding the Principles of Regional Finance Management are regulated by Regional Regulations in accordance with the provisions of Laws and Regulations.
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form and stipulate a Regional Regulation of North Bengkulu Regency concerning the Principles of Regional Finance Management.

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f912ca9a-8b56-4e41-8cda-6559c2d0c411","actionData","errors"]