For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

Also known as: Perka BPOM 1/2017 · Perka BPOM No. 1 Tahun 2017 · Perka BPOM Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:7 Februari 2017Publication Date:30 Januari 2017
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
ThemePengawasan Pangan Olahan Organik
LocationBadan Pengawas Obat dan Makanan
Effective Date07 Februari 2017
Publication Date30 Januari 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ΗΚ.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk menyesuaikan pengawasan pangan olahan organik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan organik yang beredar di Indonesia.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa pangan olahan organik harus mengandung setidaknya 95% bahan organik dan tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik atau mendapat perlakuan iradiasi. Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan organik harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta memiliki sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik. Label dan iklan produk harus mencantumkan tulisan "Organik" dan Logo Organik Indonesia.

1. Pangan Olahan Organik yang telah beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan secara tertulis; b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; c. penarikan Pangan Olahan Organik dari peredaran; d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau e. pencabutan izin edar.