[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8ea3998-1a61-49e3-8730-08fe18ac6772","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMKal
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan aset dan sumber daya yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat; bahwa membentuk lembaga melalui peran aktif pemerintah kalurahan bersama masyarakat mampu\r\nmenjadi wadah kalurahan dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan sosial; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan penyesuaian;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Organisasi dan Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Penghasilan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Program Kerja; Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Kerja Sama; Pertanggungjawaban; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Perpajakan dan Retribusi; Pendataan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Pendampingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023. \n Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. \n Jumlah Halaman: 40 hlm. Penjelasan: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 147);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset dan sumber daya yang profesional dan berkelanjutan, serta membentuk wadah bagi kalurahan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sosial. Peraturan ini mencakup pendirian BUM Kalurahan dan BUM Kalurahan bersama, yang didasarkan pada Musyawarah Kalurahan atau Musyawarah Antar Kalurahan, serta ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah. Jenis usaha BUM Kalurahan dapat meliputi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, seperti usaha sosial sederhana, penyewaan barang, jasa pelayanan, produksi, perdagangan, keuangan, kepariwisataan, dan pertanian. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pendirian BUM Kalurahan, termasuk pendaftaran nama, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta pendaftaran BUM Kalurahan melalui Sistem Informasi Desa. Organisasi BUM Kalurahan terdiri dari Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Modal BUM Kalurahan berasal dari penyertaan modal Kalurahan, masyarakat Kalurahan, dan bagian dari laba usaha. Aset BUM Kalurahan bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah. BUM Kalurahan juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha. Peraturan ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, penanganan kerugian, dan penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan.","transitional_provisions","1. BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Pelaksana operasional dan pengawas yang telah diangkat dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sleman No. 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kegiatan Dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283039/perda-kab-sleman-no-16-tahun-2020","55ee4409-1969-40f8-bced-d198ca3e586a",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Sleman No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258036/perda-kab-sleman-no-13-tahun-2019","50c4944d-24c2-4680-b105-6d3531387667","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2023
ON
PROCEDURES FOR ESTABLISHING AND MANAGING
KALURAHAN-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

SLEMAN REGENT,

\n\n \n \n

Whereas :

that the management of assets and resources that is carried out well, professionally, in a focused, and sustainable manner can improve the welfare and standard of living of the community;
that forming an institution through the active role of the kalurahan government together with the community is able to become a forum for the kalurahan in building and developing economic and social potential;
that Sleman Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8ea3998-1a61-49e3-8730-08fe18ac6772","actionData","errors"]