Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal bertujuan untuk mengatur pemberian insentif fiskal kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu. Insentif ini diberikan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Kebijakan ini melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana Menteri Keuangan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran insentif. Daerah yang berhak menerima insentif harus memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan, termasuk indikator kesejahteraan dan kategori kinerja terkait tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Insentif ini tidak dapat digunakan untuk membiayai gaji, tambahan penghasilan, dan perjalanan dinas.

• 1. Dalam hal Kepala Daerah melakukan tindak pidana korupsi, penyaluran Insentif Fiskal dapat ditunda atau dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.