[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8e671c7-1df9-4465-ae6d-843b7eecf210","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009","number","20","year","2009","published_date","2009-08-15","effective_date","2009-11-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSIIZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Tahun 2009 No. 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18\r\nTahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nretribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan\r\nsalah satu sumber pendapatan asli daerah maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nTemanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang\r\nBangunan perlu disesuaikan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11\r\nTahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nTemanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor\r\n5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor\r\n6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor\r\n7 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: mengatur tentang biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Peraturan tersebut juga mengatur tentang jenis-jenis bangunan, konstruksi bangunan, pelaksanaan pembangunan, tarif retribusi, dan sanksi yang dikenakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995\r\ntentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun\r\n1996 Nomor 13) sepanjang yang mengatur tentang ketentuan retribusi\r\nIMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 24 hlm beserta penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1996 Nomor 13) sepanjang yang mengatur tentang ketentuan retribusi IMB.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian IMB gedung, kecuali untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.\n2. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB.\n3. Struktur retribusi diukur berdasarkan jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, taksasi harga satuan bangunan, indeks bangunan, dan prosentase fungsi bangunan.\n4. Besarnya tarif IMB baru, perubahan, dan pengalihan fungsi bangunan ditetapkan dengan persentase tertentu dari biaya perhitungan retribusi IMB terutang, ditambah biaya administrasi.\n5. Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi diatur dalam peraturan ini.\n\nPeraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki IMB, diwajibkan memiliki IMB menurut Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 20 OF 2009
CONCERNING
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Building Permit retribution is one of the original sources of regional income, so the Regional Regulation of Temanggung Regency Level II Number 19 of 1995 concerning Buildings needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Building Permit Retribution;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8e671c7-1df9-4465-ae6d-843b7eecf210","actionData","errors"]