[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8dcfcbd-2892-4172-adea-b1f590d1fcb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - AIR - LIMBAH - DOMESTIK
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 122 Tahun 2015; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Hak dan Kewajiban, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat dan Swasta, Kerjasama, Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi, Pembiayaan, Perizinan Berusaha, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Penghargaan, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021. \n 25 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dibentuk dengan maksud memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, serta mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau.

\r\n

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan air limbah domestik, termasuk menyusun rencana pengelolaan, membangun prasarana dan sarana, melaksanakan pendidikan dan sosialisasi, serta melakukan koordinasi antar lembaga. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), yang dapat berupa SPALD-S (Setempat) atau SPALD-T (Terpusat).

\r\n

SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, serta pengolahan lumpur tinja. SPALD-T meliputi sub-sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Penyelenggaraan SPALD mencakup perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan pelayanan pengelolaan air limbah yang layak, serta berkewajiban mengelola air limbah domestik yang dihasilkan sesuai standar teknis yang berlaku.

\r\n

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik bertanggung jawab atas pengelolaan air limbah di Daerah. Masyarakat dan swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan SPALD. Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

","transitional_provisions","1. Izin yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\r\n2. Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 46 dapat dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif meliputi teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau penghentian tetap kegiatan.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 46 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TASIKMALAYA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that every community has the right to
obtain a clean, healthy and comfortable environment,
therefore it is the obligation of the Regional Government
to establish policies regarding the management of domestic
wastewater;
that domestic wastewater discharged into the
environmental media has the potential to cause pollution and
environmental damage, thereby reducing the degree of
public health and productivity;
that based on Law Number 23 of 2014
concerning Regional Government, domestic wastewater
management is part of the governmental affairs in
the field of public works and spatial planning which is the
authority of the Regional Government;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8dcfcbd-2892-4172-adea-b1f590d1fcb0","actionData","errors"]