Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum desa dengan memberikan pedoman dalam pembentukannya. Latar belakangnya adalah perlunya landasan hukum yang baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
- Jenis Produk Hukum Desa: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
- Asas Pembentukan: Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kebergunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
- Materi Muatan: Mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- Prosedur Pembentukan Peraturan Desa: Meliputi perencanaan, penyusunan (oleh Kepala Desa atau BPD), pembahasan, fasilitasi oleh Bupati, evaluasi (untuk APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa), klarifikasi, dan pembatalan.
- Prosedur Pembentukan Peraturan Kepala Desa: Penyusunan oleh Kepala Desa, dapat dikonsultasikan dengan OPD terkait.
- Prosedur Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa: Perencanaan bersama, penyusunan oleh Kepala Desa pemrakarsa, konsultasi dengan masyarakat dan camat.
- Keputusan Kepala Desa: Bersifat penetapan, dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- Nomor Register: Rancangan Peraturan Desa wajib mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan.
- Penetapan dan Pengundangan: Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa.
- Penyebarluasan: Dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- Pendanaan: Bersumber dari APBDes, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan.
Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai proses pembentukan produk hukum di tingkat desa, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
on desktop.