[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8ccd5ff-8234-40f7-a2f5-e49c29cce7fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pns - penyidik pns
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai keberadaan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana mencakup prosedur pengangkatan dan prosedur penyidikan, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali. Sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 43 Tahun 2012; Kepmendagri No. 11 Tahun 2009; Permendagri No. 31 Tahun 2009; Peraturan Kapolri RI No. 6 Tahun 2010; Peraturan Kapolri RI No. 20 Tahun 2010; Permenkumham No. M.HH.01.AH. 09.01 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012; Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016; \n 1. kedudukan, tugas dan wewenang\r\n2. hak dan kewajiban\r\n3. pengangkatan, mutasi dan pemberhentian\r\n4. manajemen penyidikan\r\n5. kode etik\r\n6. pendiidikan dan pelatihan\r\n7. pembinaan\r\n8. pembiayaan\r\n9. sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 77 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dibentuk untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang PPNSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP. Tugas PPNSD adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI. Wewenang PPNSD mencakup menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI. PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

PPNSD berhak memperoleh hak-hak kepegawaian dan dapat diberikan uang insentif berdasarkan indikator kinerja dan kemampuan keuangan daerah. Kewajiban PPNSD meliputi koordinasi dengan Penyidik POLRI, tertib administrasi penyidikan, menjaga sikap sesuai kode etik, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Pengangkatan PPNSD mensyaratkan masa kerja PNS minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a, pendidikan minimal sarjana hukum atau setara, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian prestasi kerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir, serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Walikota mengusulkan pengangkatan calon PPNSD kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

Manajemen penyidikan meliputi pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, penyidikan, serta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI. Kode etik PPNSD mencakup mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi HAM, bersikap jujur, dan menjaga rahasia jabatan.

","transitional_provisions","1. Pejabat PPNSD yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. Pejabat PPNSD yang masa berlaku kartu tanda pengenalnya telah berakhir harus diajukan perpanjangan atau pembaruan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap PPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SALATIGA CITY
NUMBER 4 OF 2016

THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 4 OF 2016

ON
REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8ccd5ff-8234-40f7-a2f5-e49c29cce7fa","actionData","errors"]