[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8caef47-7fbc-452e-b266-9ecb17b591de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2016/NO.16, TLD NO.133 LL KAB. KAYONG UTARA: 4 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu dilakukan pencabutan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 \n PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA dalam 2 PASAL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016. \n PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA. \n 3 halaman dan 1 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 45).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Latar belakang pencabutan ini adalah karena materi muatan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Pembentukan Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa dilakukan dengan membentuk Desa Persiapan dan harus mendapat Nomor Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAYONG UTARA
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
on
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 15 OF 2010 on ESTABLISHMENT, DELETION
AND MERGER OF VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the material content of Regional Regulation of Kayong Utara Regency Number 15 of 2010 on the Establishment, Deletion and Merger of Villages, is in conflict with Law Number 6 of 2014 on Villages, so it is necessary to revoke it;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Revocation of Regional Regulation of Kayong Utara Regency Number 15 of 2010 on the Establishment, Deletion and Merger of Villages;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8caef47-7fbc-452e-b266-9ecb17b591de","actionData","errors"]