[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8c8c6c2-2ac6-45f3-aef7-5b404581e031","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-korban kekerasan-gender dan anak
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan\r\nberbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi\r\nmanusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan\r\nserta bentuk diskriminasi;\r\nb. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak\r\nharus mendapatkan perlindungan atas ancaman\r\nkekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat\r\ndari Pemerintah Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan\r\nlembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung\r\njawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada\r\nanak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan\r\ndengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan\r\nterisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau\r\nseksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi\r\nkorban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,\r\ndan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,\r\npenjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan\r\nbaik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang\r\ncacat, dan anak korban perlakuan salah dan\r\npenelantaran \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2015. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan korban, kelangsungan hidup ibu dan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, keterbukaan, keterpaduan, tidak menyalahkan korban, memberdayakan, kerahasiaan korban, dan pengambilan keputusan di tangan korban.
Hak-hak korban, termasuk memperoleh perlindungan, ikut serta dalam proses perlindungan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi kasus, pelayanan terpadu, pemulihan dan reintegrasi sosial, serta pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.
Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan, seperti pencegahan kekerasan, memberikan perlindungan, menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, mendorong partisipasi masyarakat, melakukan kerjasama, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan.
Pembentukan P2TK2BGA (Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan.
Upaya pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, perlindungan hukum, koordinasi dan kerjasama, peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendampingan korban oleh orang atau lembaga yang kompeten, serta kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PATI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
ON
IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR VICTIMS OF GENDER-BASED VIOLENCE AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that all forms of violence, especially gender-based violence and violence against children, are violations of human rights and crimes against human dignity, as well as forms of discrimination;
that victims of gender-based violence and violence against children must receive protection from threats of violence within the scope of households and communities from the Regional Government;
that based on Article 59 of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, the Government and other state institutions are obligated and responsible for providing special protection to children in emergency situations, children in conflict with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8c8c6c2-2ac6-45f3-aef7-5b404581e031","actionData","errors"]