[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8c79572-74f5-428d-96ba-037e2c9132c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2021/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. \n Terdiri dari 206 pasal, 15 pasal yaitu ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kota, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021. \n Mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah \n 155 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini menekankan pada penggunaan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan, dengan semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD. Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan terkait keuangan daerah, serta melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti sekretaris daerah, kepala SKPKD, dan kepala SKPD. Peraturan ini juga mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan prioritas pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Proses penyusunan APBD dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD, hingga penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD. Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas umum daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.","transitional_provisions","Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 3
YEAR 2021
MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that to implement the provisions of Article 100 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning the Management of Regional Finance, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional Finance;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1999 concerning the Establishment of the Municipality of Depok Level II Region and the Municipality of Cilegon Level II Region (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3828);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8c79572-74f5-428d-96ba-037e2c9132c5","actionData","errors"]