[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8c575f0-b41d-4e76-95af-d1062a8a2b64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunkasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-09-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunkasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TELEKOMUNIKASI – PENGENDALIAN – PERUBAHAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunkasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi informasi yang dalam pendiriannya memperhatikan aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum agar dapat berjalan efektif dan efisien \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 \n Materi Pokok: Mengubah beberapa pasal, atar lain mengenai zona dan sub zona menara dan/atau zub zona menara bebas visual, kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang, dan Penempatan Menara Telekomunikasi Portable. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018. \n Mengubah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunkasi \n Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan : 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pendirian menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan meliputi penambahan ketentuan mengenai menara telekomunikasi portable, pengecualian sosialisasi untuk pendirian tiang microcell pada ruang milik jalan, dan perizinan menara telekomunikasi portable.

Beberapa ketentuan substansial yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

Definisi-definisi baru terkait menara telekomunikasi, termasuk menara portable dan tiang microcell.
Kriteria zona menara dan zona bebas menara.
Persyaratan sosialisasi dan persetujuan warga untuk pendirian menara, dengan pengecualian untuk tiang microcell pada ruang milik jalan. Persetujuan warga diperlukan dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara.
Kriteria dasar pendirian menara, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang, standar keamanan, dan jarak antar menara.
Ketentuan mengenai penempatan menara telekomunikasi portable, termasuk standar keamanan dan jangka waktu penempatan.
Persyaratan perizinan untuk menara telekomunikasi portable, termasuk sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban perizinan.
Hak dan kewajiban pemilik SLO (Sertifikat Laik Operasi) atau izin menara telekomunikasi portable.

","transitional_provisions","1. Menara yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, diberikan dispensasi pengajuan IMB.\n2. Dispensasi pengajuan IMB dapat berupa pengecualian ketentuan zona dan jarak, dan/atau sosialisasi dan persetujuan warga, apabila pemilik menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan persetujuan warga.\n3. Tiang microcell yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.\n4. Tiang microcell dan menara telekomunikasi portable yang telah dibangun dan belum memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, proses penerbitan IMB mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memiliki izin menara telekomunikasi portable dikenakan sanksi administrasi.\n2. Pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi portable yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administrasi.\n3. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan menara, pembekuan izin, pencabutan izin, atau pembongkaran menara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12455/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2015","847bb3a0-5bbf-4def-94b3-41a7b0753fc4","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING THE CONTROL OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunication towers are one of the means to fulfill the needs of the community in the field of information technology, which in its establishment pays attention to spatial planning aspects, security aspects, and public interest aspects in order to run effectively and efficiently;
that with the progress of technological developments, several arrangements for the establishment of telecommunication towers in Regional Regulation of Sleman Regency Number 7 of 2015 concerning the Control of Telecommunication Towers need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8c575f0-b41d-4e76-95af-d1062a8a2b64","actionData","errors"]