[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8c30ce4-b628-4c5f-b3a9-978f0bb8d6ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-01-17","effective_date","2016-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Agama NO. 4, BN.2017/NO.121,PERATURAN.GO.ID: 16 HLM
Peraturan Menteri Agama TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak). STAKat Negeri Pontianak adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama serta dibina secara fungsional oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Tugas STAKat Negeri Pontianak adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dengan fungsi perumusan visi misi, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pembinaan sivitas akademika, serta pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.\n\nOrganisasi STAKat Negeri Pontianak terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari Ketua, Jurusan, Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK), Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ketua dibantu oleh tiga Wakil Ketua. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan menyelenggarakan program studi. Bagian AUAK melaksanakan administrasi umum, keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama. Pusat terdiri dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) dan Pusat Penjaminan Mutu (P2M). UPT terdiri dari Unit Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan Unit Pengembangan Bahasa.\n\nOrgan pertimbangan terdiri dari Senat dan Dewan Penyantun. Senat berfungsi menetapkan dan memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Dewan Penyantun memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik. Organ pengawasan adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan pengawasan nonakademik.\n\nKelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya. Tata kerja STAKat Negeri Pontianak didasarkan pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan non-eselon.","transitional_provisions","1. Pengangkatan Ketua untuk kali pertama dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sebelum Statuta ditetapkan, Ketua mempunyai wewenang menetapkan Senat setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.\n3. Senat merupakan Senat pada masa transisi sebelum terbentuknya Senat definitif berdasarkan Statuta.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_111":112,"_113":114,"_36":115},"text","Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2022","link","https://peraturan.go.id/id/permenag-no-64-tahun-2022","47b363ea-24c8-4a66-95bf-302f6e2d2c08","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE STATE CATHOLIC RELIGIOUS COLLEGE OF PΟΝΤΙΑΝΑΚ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 61 of 2016 concerning the Establishment of the State Catholic Religious College of Pontianak, it is necessary to regulate the organization and work procedures;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning the Organization and Work Procedures of the State Catholic Religious College of Pontianak;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8c30ce4-b628-4c5f-b3a9-978f0bb8d6ed","actionData","errors"]