[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8a71d42-3024-4afc-97c5-d76e9c4818ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendidikan Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Pendidikan Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANTI KORUPSI-PENDIDIKAN KARAKTER
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NO 1, Website JDIH Kota Lubuk Linggau
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendidikan Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti maka mencermati perkembangan kehidupan bernegara dan berrnasyarakat sekarang ini di mana perilaku korup, diskriminatif, ketidakjujuran, hedonis individual yang hampir terjadi di semua birokrasi pemerintahan dan mempengaruhi pula prilaku individual dalam Masyarakat maka memandang perlu membentuk Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Karakter dengan Peraturan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2005; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2003; PP No 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2020; PP No 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 57 Tahun 2021; PP No 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No 4 Tahun 2022; Perpres No 87 Tahun 2017; Permendikbud No 58 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 35 Tahun 2018; Permendikbud No 79 Tahun 2014; Permendikbud No 23 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendikbud No 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 37 Tahun 2018; Permendikbud No 20 Tahun 2018; Permendikbud No 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 21 Tahun 2022; Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda No 12 Tahun 2021. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pendidikan Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, Pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan. Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; dasar dan strategi pelaksanaan Pendidikan anti korupsi melalui penguatan Pendidikan karakter; pelaksanaan Pendidikan anti korupsi melalui penguatan Pendidikan karakter; peran serta masyarakat; Kerjasama dan kemitraan; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Lubuk Linggau. Latar belakangnya adalah perlunya membentuk generasi penerus yang berintegritas dan memiliki karakter kepemimpinan yang baik, mengingat perilaku korup yang mempengaruhi birokrasi dan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kota dalam mengaktualisasikan pendidikan yang terintegrasi dengan materi pendidikan anti korupsi, serta membentuk pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bermoral antikorupsi, dan berkarakter kepemimpinan yang baik berdasarkan Pancasila.

Ketentuan substansial meliputi:

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan.
Integrasi pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan di satuan pendidikan.
Tanggung jawab pelaksanaan pendidikan anti korupsi oleh orang tua/keluarga, penyelenggara satuan pendidikan non formal dan formal, serta Pemerintah Kota.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.
Pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran, pengembangan diri, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan.
Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga, dan pihak ketiga lainnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal pembinaan dan pengawasan terdapat kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; penundaan kenaikan gaji berkala; atau pemberhentian dari jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUBUK LINGGAU CITY
NUMBER 1 OF 2024
ON
ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH STRENGTHENING
CHARACTER EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUK LINGGAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Attachment A of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, the management of Early Childhood Education and Non-Formal Education of the Regional Government;
that in accordance with the provisions of Article 2 letter b of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 23 of 2015 on the Cultivation of Character, then observing the development of state and social life today where corrupt, discriminatory, dishonest, hedonistic individual behavior almost occurs in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8a71d42-3024-4afc-97c5-d76e9c4818ca","actionData","errors"]