[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f88e1ab0-391d-4c8c-9057-7126e0036536","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-02-16","effective_date","2022-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kerja Sama Dalam Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 3, BN. 2022 No. 205, jdih.menlhk.go.id
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Kerja Sama Dalam Negeri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pengelolaan kerja sama dalam negeri. Ruang lingkupnya meliputi mitra kerja sama (instansi pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba), bidang kegiatan (kesekretariatan, planologi, konservasi, pengelolaan DAS, pengelolaan hutan lestari, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, penegakan hukum, pengawasan, penyuluhan, standardisasi), dan bentuk kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama). Kerja sama harus berprinsip pada efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kesetaraan gender, kepastian hukum, akuntabilitas, dan saling percaya. Proses permohonan kerja sama melibatkan penelaahan teknis, penyusunan konsep naskah, dan penandatanganan oleh pejabat berwenang. Pelaksanaan kerja sama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan program tahunan. Jangka waktu kerja sama maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi. Aset hasil kerja sama dapat menjadi milik para pihak sesuai kesepakatan. Evaluasi dilakukan minimal sekali selama jangka waktu kerja sama, dan pelaporan dilakukan minimal setahun sekali. Pendanaan dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber dana lain yang sah.","transitional_provisions","1. Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.\n2. Permohonan Kerja Sama dalam tahap penandatanganan naskah Kerja Sama dan/atau proses penelaahan teknis tetap dilaksanakan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Permohonan perpanjangan Kerja Sama yang masih dalam proses evaluasi dan telah mendapat persetujuan dari perjabat yang berwenang tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2022

ABOUT

DOMESTIC COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the management of cooperation in an orderly, effective, and efficient manner and to support the performance of the Ministry of Environment and Forestry, it is necessary to regulate domestic cooperation within the scope of the Ministry of Environment and Forestry;
that Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.78/MENLHK-SETJEN/2015 concerning Guidelines for Domestic Cooperation within the Scope of the Ministry of Environment and Forestry, is no longer in accordance with the needs of the organization and legal developments, so it needs to be replaced;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f88e1ab0-391d-4c8c-9057-7126e0036536","actionData","errors"]