[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f88cce52-32b9-480b-b3d0-5b3c6c307680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-03-29","effective_date","2023-04-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-hukdis-kepegawaian
2023
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 13, BN.2023 (328)/19 hlm
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan perlu pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin;\r\nb. bahwa dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin\r\noleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan perlu menyusun pedoman pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang mengatur penegasan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun\r\n2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin\r\nPegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 \r\n \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, berlakunya hukuman disiplin dan hak-hak kepegawaian, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertahanan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), dan Angkatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pembinaan PNS Kemhan dan menegaskan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum.

Ketentuan substansial mencakup:

Proses penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, dan penyampaian keputusan.
Kewajiban dan larangan bagi PNS Kemhan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
Pembentukan tim pemeriksa dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat.
Kewenangan pejabat yang berwenang menghukum (Presiden, Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator) dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
Hak dan kewajiban PNS Kemhan yang menjalani hukuman disiplin, termasuk hak kepegawaian dan penghentian pembayaran gaji.
Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

Peraturan ini juga mengatur tentang pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, serta pejabat yang berwenang menghukum pada instansi tempat PNS Kemhan menjalani penugasan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa:\na. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;\nb. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan\nc. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.328, 2023
MINISTRY OF DEFENSE. Disciplinary Punishment. Guidelines. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF DISCIPLINARY PUNISHMENT
FOR CIVIL SERVANTS OF THE MINISTRY OF DEFENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the implementation of development for Civil Servants of the Ministry of Defense who serve in the environment of the Ministry of Defense, the Headquarters of the Indonesian National Armed Forces, and the Armed Forces, it is necessary to implement the imposition of disciplinary punishment;
that in the implementation of disciplinary punishment by officials authorized to punish Civil Servants of the Ministry of Defense who serve in the environment of the Ministry of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f88cce52-32b9-480b-b3d0-5b3c6c307680","actionData","errors"]