[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f88740e7-f983-4f38-b320-655527160468","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. MEMPAWAH: 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang RetribusiAdministrasi dan Pencatatan Sipil\r\n \n PASAL 18 AYAT (6) TAHUN 1945 , UU NOM 27 TAHUN 1959 , UU NO 1 TAHUN 1974 , UU NO 8 TAHUN 1981 , UU NO 39 TAHUN 1999 , UU NO 23 TAHUN 2002 , UU NO 1 TAHUN 2004 , UU NO 23 TAHUN 2004 , UU NO 23 TAHUN 2004 , UU NO 12 TAHUN 2006 , UU NO 23 TAHUN 2006 , UU NO 25 TAHUN 2009 , UU NO 28 TAHUN 2009 , UU NO 6 TAHUN 2011 , UU NO 12 TAHUN 2011 , PP NO 9 TAHUN 1975 , PP NO 31 TAHUN 1994 , PP NO 66 TAHUN 2001 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 72 TAHUN 2005 , PP NO 73 TAHUN 2005 , PP NO 37 TAHUN 2007 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PP NO 41 TAHUN 2007 , PP NO 1 TAHUN 2007 , PP NO 25 TAHUN 2008 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Bagian kesatuan , Cara mengukur tingkat penggunaan jasa , Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi , Struktur dan besarnya tarif retribusi , Peninjauan tarif retribusi , Masa retribusi dan saat retribusi terutang , Wilayah pemungutan , Surat pendaftaran , Penetapan dan pemungutan retribusi , Sanksi administrasi , Pembayaran retribusi , tata cara penagihan , Keberatan , Pengembalian kelebihan pembayaran , Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi , Penghapuasan piutang retribusi yang kedaluwarsa , Insentif pemungutan , Penyidikan , Ketentuan pidana , Penyidikan , Ketentuan pidana , Ketentuan penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengakibatkan perlunya penggantian Peraturan Daerah sebelumnya mengenai retribusi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, termasuk berbagai jenis kartu identitas dan akta seperti perkawinan, perceraian, pengesahan anak, perubahan nama, dan kematian. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan dokumen-dokumen tersebut dari Pemerintah Daerah.

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dengan tarif yang berbeda untuk penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), penerbitan dan perpanjangan KTP, serta berbagai jenis pencatatan sipil. Masa retribusi adalah 5 tahun, kecuali untuk KTP bagi wajib retribusi berusia 60 tahun ke atas yang berlaku seumur hidup. Retribusi terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Wajib retribusi diharuskan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD). Berdasarkan SPORD, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang dikenakan denda administrasi.\n2. Pejabat yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu pengurusan yang telah ditentukan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang di bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PONTIANAK REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION DEEDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PONTIANAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees/Charges, it is necessary to replace Regional Regulation of Pontianak Regency Number 4 of 2009 concerning Administration and Civil Registration Fees/Charges;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee for Replacement of Identity Card Printing Costs and Civil Registration Deeds.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f88740e7-f983-4f38-b320-655527160468","actionData","errors"]