[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8793011-8509-4186-965c-f17d96a53680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pemecahan dan Pembentukan 5 (lima) Kelurahan di Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2004","number","02","year","2004","published_date","2004-02-26","effective_date","2004-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pemecahan dan Pembentukan 5 (lima) Kelurahan di Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2004/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemecahan dan Pembentukan 5 (lima) Kelurahan di Kota Banjarbaru \t
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang luas, nyata, dan\r\nbertanggung-jawab, maka dalam upaya meningkatkan aksesibilitas\r\npelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan peOu\r\ndilakukan pemekaran/pemecahan kelurahan dan dibentuk keluraha'n\r\nbaru; bahwa dalam rangka menindak-lanjuti Pasal 3 ayat (3) Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum\r\nPengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka pembentukan,\r\npemekaran, penghapusan, dan penggabungan kelurahan perlu diatur\r\ndalam Peraturan Daerah; bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran diatas perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru. \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tanun Ivu; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2003. \n Peraturan Daerah tentang Pemecahan Dan Pembentukan 5 (Lima) Kelurahan Di Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Tujuan Pemecahan Kelurahan; Nama Kelurahan, Batas Dan Pembagian Wilayah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemecahan, Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pelayanan publik, dan keseimbangan pembangunan seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemecahan dan pembentukan 5 (lima) kelurahan baru di Kota Banjarbaru. Kelurahan yang dipecah adalah Kelurahan Sungai Besar, Kelurahan Loktabat, Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Landasan Ulin Timur, dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Dari pemecahan ini, dibentuk kelurahan-kelurahan baru seperti Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan dan Utara, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Syamsudin Noor, dan Kelurahan Landasan Ulin Utara. Peraturan ini juga menetapkan batas-batas wilayah dari kelurahan-kelurahan yang baru dibentuk tersebut.

Dengan ditetapkannya pemecahan kelurahan, kewenangan kelurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menjadi wilayah kerja lurah yang baru sebagai perangkat pemerintah kota di bawah kecamatan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pembentukan nama dan batas wilayah kelurahan yang diatur sebelumnya mengacu kepada ketentuan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER: 02 YEAR 2004

ABOUT
THE DIVISION AND FORMATION OF 5 (FIVE) URBAN VILLAGES
IN BANJARBARU CITY

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that as a manifestation of the implementation of broad, real, and responsible autonomy, in an effort to improve accessibility of services to the urban community, urban village expansion/division is carried out and new urban villages are formed;
that in order to follow up Article 3 paragraph (3) of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 65 of 1999 concerning General Guidelines for Regulations Regarding the Formation of Urban Villages, the formation, division, abolition, and merger of urban villages need to be regulated in a Regional Regulation;
that for the purposes of letters a and b of the considerations above, it is necessary to stipulate it in a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8793011-8509-4186-965c-f17d96a53680","actionData","errors"]