[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f86842a2-356d-416d-b5e2-218cb733a207","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 \r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Pajak \r\nBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak \r\nkabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan \r\nBangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Sibolga serta sebagai \r\npelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan \r\ntentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Perdesaan dan Perkotaan \r\ndalam Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 8 Drt. Tahun 1956; UU \r\nNomor 49 Prp Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 \r\nTahun1985; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU \r\nNomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; \r\nUU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun \r\n2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 58 \r\nTahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor \r\n91 Tahun 2010; Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2010; Permendagri Nomor 13 \r\nTahun 2006; Perda Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993; Perda Kota Sibolga \r\nNomor 9 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008; Perda Kota \r\nSibolga Nomor 8 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; nama, objek, \r\nsubjek dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak;\r\nwilayah pemungutan; masa pajak; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan \r\npembayaran; kedaluwarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan;\r\nketentuan khusus; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2011. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini diatur dengan \r\nPeraturan Walikota. \n 17 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengatur mengenai pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan di wilayah Kota Sibolga, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan PBB-P2 sebagai jenis pajak kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk mengatur pemungutan PBB-P2 di Kota Sibolga.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak meliputi bumi dan bangunan, termasuk jalan lingkungan dalam kompleks bangunan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal/dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan), kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung/suaka alam/wisata/nasional, tanah negara yang belum dibebani hak, perwakilan diplomatik (asas timbal balik), dan badan/lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi/bangunan atau memperoleh manfaat atasnya.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun (atau setiap tahun untuk objek pajak tertentu).
Tarif pajak bervariasi antara 0,12% hingga 0,18% tergantung pada besaran NJOP.
Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that the Rural and Urban Land and Building Tax is a type of regency/city tax;
that in order to implement the collection of Land and Building Tax for the Rural and Urban Sector in Sibolga City and as implementation of the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate the provisions regarding Land and Building Tax, especially the Rural and Urban Sector, in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f86842a2-356d-416d-b5e2-218cb733a207","actionData","errors"]