[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f84cbe02-f4a7-4981-9fe4-ac5ca14aa72c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-11-20","effective_date","2018-11-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO. 07, TLD.2018/NO.195, LL SETDA KAB. MTB : 13 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n Bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat\r\nmengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018. \n Penjelasan 4 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Ketentuan Substansial:

Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan pengecer, SIUP-MBT, label edar MBT, melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol, menetapkan tempat yang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol, menetapkan lokasi penjualan Minuman Beralkohol dan MBT, melakukan penelitian lapangan sebagai syarat rekomendasi gubernur bagi distributor, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol dan produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman Beralkohol diklasifikasikan berdasarkan asal (dalam negeri/impor) dan standar mutu. Minuman Beralkohol dari produk dalam negeri atau asal impor yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan; Minuman Beralkohol Tradisional yang belum memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan. Minuman Beralkohol juga diklasifikasikan berdasarkan golongan (A, B, C) berdasarkan kadar alkohol.

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB. Masyarakat yang memproduksi MBT wajib diwadahi dalam kelompok usaha/koperasi/BUMD dengan batasan produksi 25 liter/hari untuk keperluan upacara adat. Penjual MBT wajib memiliki SIUP-MBT untuk keperluan adat/upacara adat.

MBT yang diperdagangkan wajib dikemas dengan label edar yang diterbitkan Bupati, memuat informasi produk, kadar alkohol, komposisi, berat bersih, nama produsen, dan tulisan \"Minuman Beralkohol\".

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib menyampaikan laporan penjualan kepada Bupati dan Gubernur. Pejabat penerbit izin berhak meminta data dan informasi penjualan Minuman Beralkohol dan MBT.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol dan MBT. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran.

Setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, B, C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan, kecuali untuk kepentingan terbatas (adat, ritual keagamaan, farmasi, tempat yang diizinkan).

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 huruf a, dan Pasal 23 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU

REGIONAL REGULATION
OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER: 07 OF 2018
ON
CONTROL, SUPERVISION AND GUIDANCE ON
CIRCULATION AND SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n

Menimbang:

that alcoholic beverages or liquor are essentially harmful to physical and spiritual health, threaten the future lives of the nation's generation, can disrupt public security and order, and are one of the driving factors behind acts of violence and criminality, so there is a need for control, order and guidance;
that based on Presidential Regulation Number 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, taking into account the characteristics of the region and local culture, the Regent may stipulate restrictions on the circulation of alcoholic beverages;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f84cbe02-f4a7-4981-9fe4-ac5ca14aa72c","actionData","errors"]