[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8472328-dd75-441e-9101-1120beb3def8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD TAHUN 2020 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan, dan hasil hewan lainnya, termasuk kesehatan masyarakat veteriner sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesej ahteraan masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang lzin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan saat ini, sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan; \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03\r\nTahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05\r\nTahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24); Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor H7) \n KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; SUMBER DAYA; PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN; PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN; OTORITAS VETERINER; PUSAT KESEHATAN HEWAN; PENYELENGGARAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN; IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN; INSEMINASI BUATAN; PEMBERDAYAAN PETERNAK USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN; PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA; PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37) \n Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 69 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Kediri. Latar belakangnya adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Tujuan dari peraturan ini adalah mengelola sumber daya hewan secara bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan pangan asal hewan, melindungi daerah dari ancaman kesehatan hewan, mengembangkan sumber daya hewan, memberikan kepastian hukum dalam usaha peternakan, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Sumber daya lahan dan air untuk peternakan.
Penyediaan benih, bibit, dan bakalan ternak.
Pendaftaran usaha peternakan skala mikro dan kecil.
Perizinan usaha peternakan skala besar (perusahaan peternakan) melalui Online Single Submission (OSS).
Panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan.
Pengelolaan pakan ternak.
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
Pengawasan obat hewan.
Otoritas Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Izin usaha pelayanan kesehatan hewan.
Inseminasi Buatan (IB).
Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pengembangan sumber daya manusia.
Penelitian dan pengembangan.
Partisipasi masyarakat.
Pembiayaan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha peternakan, termasuk kewajiban pendaftaran atau perizinan, pemenuhan standar teknis, dan pelaporan kejadian penyakit hewan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan izin usahanya, diproses melalui sistem OSS.\n2. Perusahaan peternakan yang telah mendapatkan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:\n a. Pengajuan dan penerbitan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;\n b. Izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang telah diperoleh dan masih berlaku, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;\n c. Pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur mengenai pelayanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) (penyembelihan ternak ruminansia betina produktif) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (1) (tidak melaporkan kejadian penyakit hewan menular) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).\n3. Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEDIRI
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING BUSINESS
AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that animals as gifts and mandates of God Almighty have an important role in the provision of animal-derived food and other animal products and services for humans whose utilization needs to be directed to the welfare of the community;
that the organization of livestock farming business and animal health has an important role in the provision of food originating from animals, and other animal products, including veterinary public health so that efforts to develop and empower it need to be directed to improve the welfare of the community;
that Regional Regulation of Kediri Regency Number 3 of 2008 concerning Livestock Farming Business Permits and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8472328-dd75-441e-9101-1120beb3def8","actionData","errors"]