[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f83aa018-0374-4e6a-9d63-ffa7eafcd6e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyertaan-Modal-Daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2013 /No. 1 , LL 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nBahwa untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaba-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; \r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.\r\n \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPenyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud dan Tujuan;\r\n3.\tPrinsip Penyertaan Modal;\r\n4.\tBentuk Penyertaan Modal Daerah;\r\n5.\tBesaran Penyertaan Modal;\r\n6.\tTata Cara Penyertaan Modal Daerah;\r\n7.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n8.\tPemeriksaan;\r\n9.\tHasil Usaha;\r\n10.\tKetentuan Peralihan;\r\n11.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan perekonomian daerah, dan pelayanan kepada masyarakat melalui iklim usaha yang dinamis dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup prinsip penyertaan modal daerah yang harus berorientasi pada keuntungan perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented). Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD. Besaran penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah paling rendah sebesar Rp 382.500.000.000,00. Tahapan penyertaan modal daerah dianggarkan dalam APBD dengan alokasi dana yang dibagi untuk tahun anggaran 2014 hingga 2019.

Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. Tata cara penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BPD. Direksi BPD wajib menyusun rencana usaha (business plan) dan menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui SKPKD. Harus ada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak BPD yang memuat identitas para pihak, jenis dan nilai modal saham, bidang usaha, perbandingan modal, serta hak, kewajiban, dan sanksi.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPD yang menerima Penyertaan Modal Daerah. Direksi BPD wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur secara berkala. Gubernur melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BPD. Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit dan disetor ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","1. Semua penyertaan modal daerah pada BPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum BPD menjadi PT maka Peraturan Daerah masih tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER: 1 OF 2013
ON
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN THE REGIONAL DEVELOPMENT BANK
OF SOUTHEAST SULAWESI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that according to the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is affirmed that the Regional Government's Capital Participation in State/Regional Companies, Private Companies is stipulated by Regional Regulation;
that in order to increase Regional Original Income, regional economic growth and services to the community, it is necessary to create a business climate in the context of implementing real, dynamic and responsible Regional Autonomy, with efforts and endeavors to increase and foster sources of Regional Original Income by including regional capital in the Regional Development Bank of Southeast Sulawesi;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f83aa018-0374-4e6a-9d63-ffa7eafcd6e8","actionData","errors"]