[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f83426d8-a04d-4ee6-b41b-ac18a702e32d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	\n \n memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat 1, UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah\r\ndisetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\ndan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk\r\nditetapkan menjadi Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2015 oleh Pemerintah Daerah dijadikan\r\nPedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan\r\nkepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan\r\nyang lebih tinggi, \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea\r\nPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan\r\nNegara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, .Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\r\nMinimal, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nTentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\nTentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nberbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014\r\nTentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun\r\n2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun\r\n2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros . \n ANGGARAN PENDAPATAN\r\nDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN\r\nANGGARAN 2015 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2015. APBD ini mencakup estimasi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Tujuannya adalah agar APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Maros ditetapkan sebesar Rp. 1.139.324.126.278,00.
Pendapatan daerah dirinci menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran utang jangka panjang.

Peraturan ini juga melampirkan rincian lebih lanjut mengenai APBD, termasuk ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan, serta rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Maros No. 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340717/perda-kab-maros-no-10-tahun-2015","6f815414-d386-4b85-a695-61cbafd59c41","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 15 OF 2014
TENTANG
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Menimbang :

that to fulfill the provisions of Article 242 paragraph 1, Law Number 23 of 2014 on Regional Government, that the Draft Regional Regulation that has been jointly approved by THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the Head of Region is submitted by the Leadership of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA to the Head of Region to be stipulated as a Regional Regulation;
that based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2014 on Guidelines for the Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2015 by the Regional Government, it is used as a guideline so that the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f83426d8-a04d-4ee6-b41b-ac18a702e32d","actionData","errors"]